Selasa, 27 Juli lalu Kepala BP2MI, Benny Rhamdani melantik AKBP FJ Ginting menjadi Kepala UPT BP2MI Nunukan. Ia dipercayakan menangani persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terjadi di Nunukan dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Kepercayaan itu dibayar tunai dengan menyiapkan konsep untuk mengatasi persoalan klasik PMI.
ASRULLAH, Nunukan
BERTUGAS di Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi daerah kedua AKBP FJ Ginting selama berkarir di Polri. Sebab, sejak menyelesaikan pendidikan di Akpol, lokasi pertama tempat ia bertugas di Manado, Sulawesi Utara (Sulut).
Pria kelahiran Medan, 17 Maret 1971 silam ini merupakan lulusan Sekolah Perwira (Sepa) 1995. Sebelum bergabung di kepolisian ia merupakan mahasiswa Kesehatan di Universitas Yayasan Bina Nusa Sudama (YBS) di bawah binaan Unversitas Sumatera Utara.
Sebelum tercatat sebagai mahasiswa ia menyelesaikan pendidikannya di Kota Binjai mulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 050621, kemudian SMPN 1 dan SMA Taman Siswa. Tercatat sebagai mahasiswa terbaik ia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti tes di Magelang dan masuk dalam Polri bersama 97 rekannya saat itu.
“Saya di peringkat pertama mahasiswa kesehatan. Untuk peringkat 1, 2 dan 3 didata di Kodam. Kemudian, berangkat ke Magelang. Tes di Magelang saya masuk dalam matra Polri. Dari Polisi di angkatan saya ada 98 orang, untuk matra AD sekira 360-an orang, TNI AL sekira 180-an orang dan TNI AU ada 120 orang. Sebelumnya saya mau di sekolahkan di UI untuk jadi dosen. Cuma saya berpikir tidak ada salahnya saya ikut (tes Sepa) dan sampai hari ini,” ucapnya.
Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia mendapatkan tugas dengan penepatan pertama di Manado, Sulut. Kemudian mengikuti pendidikan Selapa pada 2003, karena adanya aturan lulusan Selapa Kembali ke polda asal.
Ia tercatat melaksanakan tugas di Polda Sulut selama 26 tahun. Selama itu juga ia memiliki beragam pengalaman saat menjalankan tugas. Mulai dari mengikuti pendidikan ke luar negeri hingga bertugas di perbatasan. “Kampung halaman saya di Medan, Sumatera Utara (Sumut). Tugas pertama di Provinsi Sulut dan kini bertugas di Kaltara. Semua ada utaranya,” kisahnya sembari tertawa.
Selama betugas di Provinsi Sulut ia tercatat mengikuti pendidikan hingga di luar negeri. Pertama pada 2004 silam di Belanda, kedua di Prancis dengan tugas tim penanganan manajemen disaster bencana alam dan terakhir 2016 lalu di Hong Kong.
Selama berada di Polda Sulut, ia bertugas di sejumlah satuan. Mulai dari Waka Polres Sangihe, SDM, Biro Ops, Ditresnarkoba, hingga menjadi Wadir Ditpamopit. “Di Ditresnarkoba saya cukup lama hingga 2018 dan pindah di Ditpamopit hingga menjadi Wadir. Setelah itu Ke Nunukan. Terakhir disekolahkan di Hong Kong sebagai bestmaking, kalau di Indonesia itu KPK, PU, Diknas, PLN, Pariwisata. Waktu jadi waka polres situasinya sama dengan Nunukan. Jika di Sangihe berbatasan dengan Filipina. Di Nunukan dengan Malaysia,” kenangnya.
Baginya setiap daerah tentunya memiliki persoalan yang berbeda. Mulai dari perbedaan karakteristik hingga transnasional crime. Yang lebih mencolok di Sangihe yakni illegal fishing dan terorisme. Namun, yang lebih mendominasi yakni illegal fishing, sebab penanganan terorisme di Provinsi Sulut begitu baik.
Seperti pengalamannya saat menangani aksi illegal fishing nelayan Filipina yang masuk ke perairan Indonesia. Total sebanyak 23 nelayan yang menggunakan pumpboat berada di Zona Tanggap Eksklusif (ZTE). Penanganan melibatkan semua pihak, mulai dari Pamtas, Satuan Kapal Patroli (Satrol) AL dan Polres. Setelah penjemputan koordinasi dilakukan bersama Imigrasi untuk proses deportasi.
Sementara persoalan di Nunukan baginya persoalan lawas. Untuk tindak criminal baginya tidak terlalu. Selama sepekan berada di Nunukan ia menilai etnografi secara politik, sosial, agama dan budaya tidak menjadi perbedaan. “Tidak teralu dibedakan (secara etnografi) dan ini bagus. Karena dengan keterbukaan dapat majukan daerah,” singkatnya.
Persoalan lawas itu terkait PMI nonprosedural yang harus ditangai secara bersama-sama. Sebab PMI merupakan warga negara Indonesia (WNI) tak memandang daerah dan yang terpenting dari manapun asalnya PMI merupakan manusia yang harus dihormati.
“Tidak bisa hanya BP2MI yang peduli. BP2MI hadir sebagai negara bagaimana bisa memfasilitasi, baik pra dan pasca menjadi PMI. Sekarang BP2MI sudah maju dengan terobosan bapak Benny Rhamdani dengan menggandeng Bank BNI untuk menfasilitas kebutuhan finansial berkaitan kebutuhan pra dan pasca. Tujuannya, agar PMI terlepas dari jeratan rentenir dan calo,” tegasnya.
Baginya, upaya yang baik harus digelorakan Bersama-sama agar menjadi kebiasaan yang positif. Tentunya, jika hanya BP2MI yang melaksanakan memiliki kekurangan. Tujuan utama membuat PMI benar-benar merdeka dan bermartabat sehingga ketika pulang menjadi sejahtera.
Tidak sebaliknya, saat pulang membawa beban dengan utang yang belum lunas. Dengan begitu, secara hukum dan sosial tidak didapatkan PMI. Dan oknum yang memberangkatkan PMI nonprosedural tentunya tidak memikirkan itu.
“Jika kita orang beriman dengan sentuhan itu mudahan bisa berubah. Makanya nanti ada fokus tersendiri ada wadah, waktu dan tempat tepat saya mau membicarakan itu. Mudah-mudahan ada waktu diperkenangkan Pemkab Nunukan, saya bicarakan konsep itu dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik ke Pemkab Nunukan dan PMI yang sifatnya transit. Di mana, ujungnya pada keamanan dan kesehatan,” jelasnya
Sebab, persoalan kesehatan dengan Covid-19 saat ini dibutuhkan sirkulasi agar pandemi Covid-19 di Nunukan bisa terkendali. Ia menilai sejauh ini tambahan kasus yang terjadi belum terkontrol atas kiriman dari luar. “Salah satu penekanan pintu masuk yang tidak kita tahu. Kita punya tanggung jawab moril agar Nunukan keluar dari Covid-19. Dengan fungsi saya sebagai BP2MI saya benahi itu,” harapnya.
Mendapat kepercayaan sebagai Kepala UPT BP2MI Nunukan merupakan tantangan awal dengan persoalan klasik berkaitan dengan fasilitas dan SDM. Integritas, kompetensi dan semangat juang dengan SDM yang ada menentukan oraganisai yang tidak jalan sendiri.
Belum genap sepekan di Nunukan tugas pertama yang dihadapkan kepadanya yakni menjemput jenazah WNI asal Nunukan dari Tawau, Malaysia. Sebagai tugas awal ia mengaku adanya kesulitan yang dihadapi.
“Prosedur penjemputan jenazah buat berkeringat juga. Koordinasi sana-sini, siapa yang menjadi mitra? Siapa yang di sana (Tawau), bagaimana administasinya? Dan koordinasi dengan Konsulat RI Tawau cuma satu malam. Alhamdulillah, Allah memeberikan kemudahan,” ceritanya dengan antusias.
Dengan kesulitan yang nyata membuatnya menawarkan konsep untuk dijalankan bersama-sama. Dikarenakan BP2MI Nunukan tidak mungkin jalan sendiri untuk menyelesaikan persoalan ini. Dengan memberikan pembekalan kepada PMI agar disalurkan untuk orang yang memiliki badan hukum dan terdaftar sehingga jelas saat masuk ke Malaysia. Dengan begitu, secara hukum, sosial, ekonomi perlindungan didapatkan PMI.
Seperti, keinginan BP2MI memberikan terobosan luar biasa. Jika tidak digunakan, gelorakan dan kampanyekan berarti bukan bagian dari anak bangsa karena tidak peduli dengan para PMI. “Mereka saudara kita yang dipekerjakan di sana (Malaysia) padahal mereka penghasil devisa nomor dua di Indonesia. Itu yang harus kita lihat. Kecil yang kita buat ini tetapi dampak buat negara, wibawa dan pendapatan lebih baik. Ibarat kayu yang sudah tua dan kering jika bengkok akan patah. Maka pelan-pelan dengan air kita ajak secara batin, jasmani dan emosional. Dan sebelum itu, saya harus membersikan lantai saya dengan sapu yang bersih dahulu. Ini tidak mudah tetapi niat saya untuk kebaikan. Saya akan coba sampai saya patah, kalau masih bisa terus, saya akan bawa, jika tidak, tergantungg pimpinan yang menilai,” yakinnya.
Dengan amanah sebagai Kepala UPT BP2MI Nunukan ia bertekad bekerja dengan sebaik-baiknya, sertan berpesan kapanpun, di manapun untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. “Niat saya cuma satu, tidak banyak pertanyaan di akhirat nantinya. Karena saya sudah digaji setidaknya memiliki manfaat di tempat saya kerja. Untuk maksimalnya atau tidak kerjaan tergantung pimpinan yang menilai. Bahasa saya seperti ini saat ini dan sampai saya pindah dari Nunukan juga seperti ini. Saya orang Batak tidak merekayasa, mempermak atau membuat dan memoles agar kelihatan bagus tetapi di dalamnya hancur-ancuran. Saya tidak mau,” bebernya.
“Saya sampaikan di sini, baik kamu sekarang mudah-mudahan jika kamu tidak dapat (balasan kebaikan) ada anak dan istri kamu. Jangan mengharapkan langsung dibayar sama Tuhan. Buat baik terus 5-10 tahun ketika berada di situasi sulit ada saja yang datang memberikan bantuan,” sambungnya mengakhiri. (***/eza)
Editor : anggri-Radar Tarakan