Puluhan mahasiswa dan petani rumput laut yang tergabung dalam Aliansi Bersatu Bersama Rakyat Pesisir (Beraksi) melakukan unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Tarakan, Senin (23/10). Aksi tersebut merupakan sikap atas harga rumput laut yang terus turun drastis.
Korlap Aliansi Bersatu Bersama Rakyat Pesisir (Beraksi), Fadhil Qobus menerangkan, dalam beberapa tahun terakhir harga rumput laut terus anjlok yang membuat petani merugi.
“Aksi yang dilakukan hari ini adalah untuk mendesak pemerintah untuk kembali menormalkan harga rumput laut di Kota Tarakan untuk menyampaikan aspirasi kami, keresahan kami sekaligus membawa beberapa tuntutan.
Terkait dengan persoalan harga rumput laut. Kita tahu bahwa harga rumput laut adalah komoditas di Kota Tarakan. Tapi kenapa petaninya, pembudidayanya tidak disejahterakan,” ujarnya, Senin (23/10).
“Seakan-akan dianaktirikan, seakan-akan ditiadakan. Kami hadir di sini membawa tuntutan. Yang pertama, merealisasikan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
Kemudian yang kedua, kami mendesak pertanggungjawaban pemerintah daerah terkait dengan stabilitas rumput laut. Terakhir kami meminta supaya gubernur menandatangani surat perjanjian aliansi masa saat ini. Itu 3 poin tuntutan kami,” sambungnya.
Saat ini harga rumput laut telah menyentuh angka Rp 10 ribu per kilogram. Padahal kata dia, harga rumput laut berdasarkan tabel ekspor dari petani menyentuh harga Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu.
“Harga rumput laut sekarang itu Rp 9 sampai 10 ribu rupiah per kilo, di bulan lalu itu Rp 7 bahkan ada dibeli 5 ribu. Kalau harga normal berdasarkan data nilai ekspor itu Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu. Ini sangat jauh sekali. Yang menjadi keresahan masyarakat kalau dihargai segitu, jangankan mendapat keuntungan balik modal saja tidak,” tuturnya.
“Akhirnya masyarakat menjadi hutang sana hutang sini kredit juga tidak terbayarkan ini saya kira perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah kita,” katanya.
Epis, petani rumput laut menerangkan jika saat ini harga rumput laut terus mengalami penurunan. Sementara modal untuk membudidayakan terus naik mulai dari harga bibit, tali, upah pembantu dan bahan bakar minyak (BBM).
“Sekali menanam cukup banyak, biasa sampai 1000 betang. Ada sampai 80 ribu bettang. Satu bettang hasilnya tergantung. Apalagi sekarang harga tali semakin naik. Harga tali sudah Rp 46.500.
Dulu masih saya rumput laut masih Rp 25 ribu, minyak dulu Rp 7-8 ribu sekarang sudah Rp 12 ribu. Satu tali itu 17 meter. Modalnya untuk bibit saja sampai Rp 10 juta untuk 100 bettang sama beli botol. Biasa sampai satu minggu mati lagi, kita rugi,” tuturnya.
“Kalau saya biasa sekali tanam habis Rp 50 juta. Saya yang paling kecil modalnya biasanya sampai ratusan juta. Kalau musim bagus biasanya hasil panennya bagus juga. Kami sistemnya tidak langsung panen sekaligus, tapi bertahap. Jadi setiap hari dipanen,” ungkapnya.
Dijelaskannya, saat ini petani juga dihadapkan dengan penjualan sistem tangan ketiga yakni disebut tengkulak sehingga membuat harga rumput laut murah.
Masuknya tengkulak lantaran adanya kerja sama pinjaman modal antara tengkulak dan petani. Sehingga atas kerja sama tersebut membuat petani tidak dapat menjual langsung ke pembeli di luar.
“Selama ini harganya kebanyakan turun. Kalau turunnya kadang Rp 2.000. Kan tidak seimbang. Kami menjualnya sama tengkulak di Amal juga.
Tengkulak itu yang melarang buyer masuk. Itu yang juga menjadi kendala. Kami pernah rapatkan di Dewan (DPRD), tidak digubris. Tengkulak itu kerjanya seperti pos pembelian udang kalau petambak,” tuturnya.
“Nah ini yang jadi masalah mungkin buyer ambil Rp 10 ribu kami cuma Rp 6 ribu karena bertingkat-tingkat dia. Baru buyer dilarang masuk, baru asosiasi yang pegang semua. Jadi kami tidak bisa apa-apa,” ucapnya.
Wakil Ketua DPRD Tarakan, Yulius Dinandus meninggalkan aksi mahasiswa setelah pihaknya didesak menghadirkan Gubernur Kaltara dan DPRD Tarakan. Dikatakannya, ia menegaskan jika DPRD Tarakan tidak memiliki wewenang terhadap permintaan tersebut.
Apalagi kata dia, persoalan rumput laut merupakan persoalan sistem yang dinaungi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
“Baik sesuai surat yang masuk, mereka menyampaikan akan melakukan aksi di Stadion Datu Adil, Kantor Wali Kota dan depan Kantor DPRD. Sekarang kita bicara wewenang itu ada di Provinsi (Pemprov).
Tetapi okelah karena ini masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya dan tadi saya coba temui, saya berbicara mereka bilang tunggu dulu jangan temui kami dulu pak biar ada dorong-dorongan sedikit. Nah ini kan sudah mulai aneh ni, saya mencoba memahami itu tentang psikologi mereka yang hadir, saya ikuti saja,” tukasnya.
“Pas saya mulai keluar lagi, akhirnya mereka dorong-dorongan lagi. Setelah itu saya tawarkan 3 hal pertama, apakah mau menyampaikan aspirasinya di jalan sini, di halaman DPRD atau apakah mau perwakilan di atas saya layani. Lalu dia katakan, kami tidak mau bicara kalau tidak ada gubernur, wali kota dan DPRD Provinsi,” katanya.
Lanjut Yulius, pihaknya meninggalkan mahasiswa dan petani di tengah aksi lantaran permintaan mahasiswa yang tidak menghendaki dirinya untuk berbicara. Sehingga, sebaiknya persoalan ini dapat dibawa ke DPRD Kaltara sebagai legislator yang berhubungan dengan Pemprov Kaltara.
“Pertanyaannya apakah DPRD Kota punya wewenang untuk menghadirkan mereka. Kebingungan kami karena ada 3 titik yang ditunjuk.
Maka sebenarnya saya bilang silakan sampaikan aksinya di sini, karena bukan wewenang kami untuk memanggil. Tapi kalau memang maunya begitu kita cari jalan agar menghadirkan gubernur dan DPRD Provinsi selanjutnya,” urainya.
“Setelah itu mereka masih menolak bicara kalau tidak dihadirkan permintaan mereka. Terus mereka mengatakan bapak pergi saja kalau tidak bisa menghadirkan gubernur dan DPRD Kaltara. Akhirnya saya pamit dan pergi.
Saya kira adik-adik mahasiswa tahu bagaimana jalurnya untuk ke Provinsi. Memang baik orientasi membantu petani rumput laut. Bukan orientasinya mencari yang heboh-heboh,” pungkasnya. (zac/lim)