TARAKAN – Wacana mengenai pembinaan siswa yang dianggap menyimpang melalui program barak militer di Kota Tarakan memicu tanggapan serius dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) setempat. Kepala Disdik Kota Tarakan, Tamrin Toha, mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang menyasar peserta didik harus mengedepankan pendekatan pendidikan yang humanis dan melindungi kesehatan mental siswa.
Tamrin menilai gagasan yang muncul dalam pembahasan di DPRD tersebut tidak bisa diterapkan secara instan. Menurutnya, penggunaan metode barak militer memerlukan kajian komprehensif agar tidak menimbulkan stigma negatif yang justru dapat merusak perkembangan psikologis anak di masa depan. Fokus utama pembinaan seharusnya tetap pada pendampingan, bukan tindakan represif yang berisiko memicu masalah baru bagi stabilitas emosional siswa.
“Kebijakan terhadap anak-anak harus mengedepankan prinsip perlindungan. Jangan sampai tujuan pembinaan justru berdampak buruk karena konsep dan dasar hukumnya tidak dirancang secara matang,” tegas Tamrin, Jumat (16/1).
Selain menyoroti dampak psikologis, Disdik juga mempertanyakan aspek teknis dan pembiayaan jika program tersebut benar-benar dijalankan. Tamrin menjelaskan bahwa sekolah sebenarnya sudah memiliki perangkat pembinaan yang sah dan terukur, seperti Guru Bimbingan Konseling (BK), Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK), serta penguatan pendidikan karakter berbasis keagamaan.
Terkait isu temuan konten dewasa di lingkungan sekolah, pihak Disdik meminta sekolah segera memberikan laporan resmi agar dapat ditindaklanjuti secara prosedural tanpa mengabaikan kepentingan terbaik bagi masa depan anak. Baginya, pencegahan melalui lingkungan sekolah yang inklusif dan suportif tetap menjadi solusi paling efektif dibandingkan langkah-langkah darurat yang bersifat pengasingan.(*)
Editor : Indra Zakaria