Kontrak Kerja PPPK Bisa Diputus Apabila Tidak Memenuhi Ketentuan Ini

Ibnu Dwi Wahyudi • Dipublikasikan Rabu, 28 Februari 2024 | 13:30 WIB
SUMPAH SETIA:PPPK Pemkab Tabalong saat dilantik Sekda Tabalong, H Hamida Munawarah di Pendopo Bersinar Pembataan, Tanjung, Selasa (27/2/2024).(Foto:Ibnu Dwi Wahyudi/Radar Banjarmasin)
SUMPAH SETIA:PPPK Pemkab Tabalong saat dilantik Sekda Tabalong, H Hamida Munawarah di Pendopo Bersinar Pembataan, Tanjung, Selasa (27/2/2024).(Foto:Ibnu Dwi Wahyudi/Radar Banjarmasin)

Sebanyak 138 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong penerimaan tahun 2023, dilantik di Pendopo Bersinar Pembataan, Selasa (27/2/2024) siang. 

Prosesi pelantikan dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tabalong, Hj Hamida Munawarah.

Pelantikan PPPK Pemkab Tabalong dilakukan di hadapan sejumlah pejabat perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing tempat mereka bertugas.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tabalong, H Rusmadi mengatakan PPPK yang dilantik akan diikat dengan perjanjian kerja selama lima tahun lamanya. 

Namun, kontrak kerja itu akan rutin dilakukan evaluasi oleh kepala SKPD di masing-masing tempat kerja mereka. "Tapi, setiap tahun akan dievaluasi kinerjanya," katanya. Ia memberitahukan, jika hasil evaluasi tidak memenuhi capaian kinerja, ada kemungkinan diputuskan kontrak.

Untung saja, sampai saat ini tidak ada PPPK yang diputuskan kontrak sejak ada penerimaan tahun 2019 lalu.

Selanjutnya apa yang dilakukan PPPK setelah dilantik? H Rusmadi mengatakan membuat surat pernyataan tugas untuk syarat mendapatkan gaji. (*)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Banjarmasin
tabalong