Sejak beberapa tahun lalu, telah disepakati pelepasan jalan tersebut. Pemkab Tala juga telah menyiapkan anggaran untuk pelepasan jalan itu. Ketika Pemkab Tala melalui Dinas PUPRP Tala hendak merealisasi perbaikan tahun ini, pihak manajemen PTPN mengatakan masih akan memproses hal tersebut dengan meminta persetujuan pemegang saham.
"Jika proses pelepasan jalan ini tak segera clear, maka dana pelepasan yang telah dianggarkan Pemkab Tala akan hangus, dan menjadi silpa," sebutnya.
"Kami tidak ingin hal itu terjadi, karena artinya jalan menuju desa kami akan tetap rusak, dan warga sulit keluar kampung," katanya. Mulyadi menyatakan apabila tetap tidak dapat kejelasan, maka pihaknya bersama warga akan menutup jalan di pintu masuk Desa Tebing Siring yang berbatasan dengan Desa Pemuda.
"Tidak ada lagi istilah negosiasi, karena masalah ini sudah lama sejak 2012. Pelepasan jalan HGU harga mati," tegasnya. Perwakilan PTPN Pelaihari, Dede Arifin menegaskan bahwa tuntutan warga sudah ditindaklanjuti secara serius oleh manajemen pusat.
"Saya tegaskan saat ini tidak ada yang bisa menghalangi proses pelepasan jalan tersebut," tegas Dede.Ia mengatakan telah ada pembicaraan antara Pj Bupati Tala, Syamsir Rahman bersama petinggi PTPN di kantor pusat Jakarta terkait hal itu, dan telah ada titik terang yang baik terkait pelepasan tersebut. "Ini memang perlu proses, jadi mohon bersabar. Kami pastikan bahwa pelepasan ini sedang berproses, dan Insya Allah segera terealisasi," yakin Dede.
Syamsir Rahman meminta warga Tebing Siring untuk mempercayakan proses pelepasan jalan tersebut kepadanya. "Masalah ini sudah cukup lama tak kunjung selesai. Saya pastikan akan segera selesai," ujarnya.
Ia meyakini petinggi PTPN juga berkomitmen untuk sesegeranya menuntas masalah itu. "Kalau tidak selesai-selesai juga, saya sendiri yang akan turun bersama warga Tebing Siring," tegasnya.
Syamsir mengatakan Pemkab Tala saat ini telah menyediakan anggaran lebih Rp3 miliar untuk pelepasan jalan tersebut.
Selain itu, pihaknya juga telah menyediakan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk melakukan pengaspalan. (*)