Gebrakan Dr. Bustan, S.E, M.Si, sebagai penjabat (Pj) wali kota Tarakan sejak dilantik Jumat (1/3) tentu dinanti masyarakat Tarakan. Bustan yang menggantikan dr Khairul, M.Kes, yang mengakhiri masa jabatan 5 tahun, akan memimpin Tarakan 7-8 bulan ke depan.
Wakil Ketua DPRD Tarakan, Yulius Dinandus mengatakan, jika Pj wali kota memiliki wewenang yang sama dengan wali kota terpilih dalam menentukan kebijakan. Namun demikian, adapun beberapa kebijakan wali kota terpilih yang telah berjalan menurutnya layak untuk dilanjutkan.
"Saya berpikir bahwa Pj itu memiliki wewenang untuk mengevaluasi kebijakan dengan ketentuan atas persetujuan DPRD kalau memang perlu dievaluasi. Dari DPRD juga kami tidak menutup diri jika ada hal-hal yang lebih brilian yang disampaikan oleh Pj dan itu bermanfaat saya kira itu tidak masalah," ujarnya, Jumat (1/3).
Meskipun Pj wali kota memiliki wewenang yang sama, namun dalam menentukan kebijakannya pun memiliki prosedur dan itu tetap harus mendapatkan persetujuan legislatif. Kata dia, DPRD tentu dapat menolak jika kebijakan baru yang dianggap bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
"Yang kami khawatirkan kalau Pj ujug-ujug datang, merasa Pj lalu mengobrak-abrik semua tata usaha negara, atas keinginan sepihak, itu tidak kami benarkan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa yang terpilih nantinya pasti orang yang paham kondisi Tarakan. Alur tata usaha negara, bagaimana cara memperlakukan pengembangan daerah, dan berakhlak," katanya.
Mantan wali kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes, mengatakan, meski sudah tidak menjabat sebagai kepala daerah, pihaknya tetap memantau jalannya pemerintahan dan berharap segala program yang dijalankan akan dilanjutkan. Mengingat beberapa kebijakan memerlukan proses panjang dan tidak membutuhkan waktu yang instan direalisasikan. Apalagi kebijakan tersebut bersinggungan secara hukum.
"Aturan itu kan sudah ada, penjabat pun sudah diatur juga, untuk mengisi jabatan birokrasi itu ada aturan kepala daerah. Begitu pun untuk kebijakan yang sudah berjalan. Contoh kebijakan anggaran kalau sudah diketok, kan tidak bisa apa-apa, jawabannya dilaksanakan atau tidak dilaksanakan saja," terangnya.
"Kebijakan mutasi boleh-boleh saja, tapi kan ada aturannya, misalnya harus izin ke Mendagri. Alasannya apa ikuti aturan saja. Soal THM Plaza itu biarlah Pj yang menyelesaikan itu, saya hanya memantau," sambungnya.
"Kalau untuk pilkada saya kira itu masih jauh, saya belum ada gambaran ke sana. Kita lihat nanti saja," tambahnya. (zac/lim)
Editor : Indra ZakariaSumber : Radar Tarakan