Hanya saja, lanjut Hadi, permasalahannya sekarang ini Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen-PUPR) terkait perhitungan pemanfaatan air baku itu juga belum keluar. Jika itu sudah keluar, otomatis akan aman. “Jadi sekarang kita masih pakai aturan yang lama,” katanya.
Hadi menyebutkan, jika Permen-PUPR yang baru itu sudah terbit, maka perhitungan PAP itu ada kenaikan. Untuk aturan yang lama itu masih 10 persen. Sedangkan pada Permen-PUPR yang baru nanti, itu akan ada lagi muatan khususnya.
“Misalnya seperti pemeliharaan sungai jika perusahaan itu mengambil air di pinggir sungai. Jadi ada hitungannya sendiri untuk ditambahkan dari situ,” jelasnya.
Adapun target PAP saat ini di angka Rp 4,2 miliar. Nilai ini mau ditingkatkan, tapi tentu masih butuh waktu untuk melakukan itu, salah satunya mendata perusahaan, karena masih ada banyak perusahaan yang perlu didata saat ini.
“Banyak potensi yang masih bisa digali untuk PAP ini. Kalau saya optimistis orangnya, karena kita harus bergerak. Tapi tetap harus diselaraskan, terutama yng berkaitan dengan anggaran dan dasar hukum,” tuturnya.
Pastinya, untuk sekarang ini dari KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi sudah ada pembayaran PAP ke pemerintah daerah. Tapi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan, potensi PAP-nya masih terbilang lama untuk dapat digali.
Terpisah, Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang menyebutkan, untuk PLTA Kayan itu jika nanti sudah operasional, tentu potensi PAP-nya akan sangat besar. Hanya saja, sementara ini ia belum bisa memproyeksikan berapa besarannya.
“Untuk pastinya, itu tentu akan dihitung lagi nanti. Tapi yang pastinya itu akan bisa lebih meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) kita melalui sektor pajak air permukaan,” pungkasnya. (iwk/har)