Oleh karena itu, Pemda Bulungan mendukung harapan masyarakat untuk menjadikan Tanjung Selor menjadi kota. Di sisi lain, terdapat mekanisme yang harus dilalui sesuai regulasi yang berlaku untuk merealisasikan hal tersebut.
"Iya, ada mekanisme yang berlaku," bebernya. Oleh karenanya, Pemda Bulungan menyetujui pembentukan DOB Tanjung Selor dan harus memenuhi syarat secara fisik maupun administrasi terlebih dahulu untuk merealisasikannya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Bulungan, Risdianto menambahkan bahwa saat ini Pemda Bulungan terus berupaya mempercepat status Kota Tanjung Selor. Sesuai arahan Kemendagri, daerah diminta untuk menyiapkan deliniasi antar Kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas, mengingat bahwa ke depan Tanjung Palas akan menjadi Ibu Kota Kabupaten Bulungan.
"Sebagaimana aturan, minimal harus ada empat kecamatan yang terbentuk untuk membentuk DOB Tanjung Selor," ujarnya.
Namun, ini menjadi kendala karena wilayah Tanjung Selor hanya memiliki satu kecamatan, sehingga harus dimekarkan menjadi empat kecamatan. Oleh karena itu, pemekaran wilayah ini akan dilakukan secara bertahap mulai dari kelurahan, desa hingga kecamatan.
"Pembentukan DOB Tanjung Selor sangat penting. Pemda Bulungan akan menyiapkan dan melaksanakan tahapan pemekaran, termasuk penganggaran yang dibutuhkan. Dukungan dari pemerintah pusat juga diharapkan untuk mempercepat proses tersebut," bebernya.
Meskipun progresnya masih lambat, namun Pemda Bulungan akan terus berupaya mempercepat status Kota Tanjung Selor. Dalam tahapan selanjutnya, Pemda Bulungan juga akan terus menjalin komunikasi dengan seluruh masyarakat dan tokoh adat setempat.
"Dalam proses pemekaran wilayah ini, partisipasi dan dukungan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan. Oleh karena itu, masyarakat juga diharapkan untuk mendukung dan mengawasi jalannya proses pemekaran wilayah ini, sehingga terwujudnya DOB Tanjung Selor," pungkasnya. (jai/har)