Pengelolaan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan dianggap berjalan baik, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengeluarkan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan 2023. Namun menjadi pertanyaan, apakah pengelolaan keuangan berbanding lurus dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Tarakan?
Wakil Ketua DPRD Tarakan, Yulius Dinandus mengatakan, jika pengelolaan tersebut tak lepas dari peran semua pihak. Tak terkecuali DPRD.“Kita tahu beberapa tahun lalu finansial kita sempat mengalami anjlok karena membengkaknya utang daerah,” ujarnya, Selasa (18/6).
Menurut Yulius, kala itu DPRD merasa memiliki tanggung jawab besar membantu pemerintah daerah (pemda) dalam menyelesaikan pelbagai persoalan yang dihadapi. Lanjutnya, dengan dilakukannya berbagai strategi akhirnya beberapa program tetap berjalan tanpa harus meninggalkan tanggungjawab membayar hutang daerah. Akhirnya kedua kewajiban tersebut dapat berjalan bersama karena diikuti meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD).
“Memang beberapa tahun lalu itu tidak mudah, tapi tidak ada yang mustahil jika dilakukan dengan kolaborasi dan dengan niat bersungguh-sungguh. Akhirnya dengan kerja keras itu kami bersama pemerintah bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu meski saat ini sisa hutang daerah masih ada. Bahkan dalam perencanaan program Pemkot dan DPRD kita diakui negara secara nasional,” tuturnya.
“Kita menduduki juara dua seluruh Indonesia dalam hal menahan laju inflasi. Bayangkan selama lima tahun posisi sebelumnya, kita ditinggalkan utang Rp 400 miliar lebih dengan kemampuan kita sangat minim tetapi segala bentuk ketahanan bisa kita selesaikan di Tarakan,” lanjutnya.
Kinerja pemerintahan dalam 5 tahun terakhir cukup berhasil dan menurutnya hal ini bisa dirasakan masyarakat dengan pembangunan Tarakan yang sudah dilakukan. Menurutnya, kepala daerah tidak hanya dituntut dapat menjalankan programnya dalam 5 tahun saja, namun kepala daerah juga harus mahir mengatur keuangan dan memiliki kemampuan mempromosikan daerahnya untuk menarik investor.
“Kami menilai kepala daerah yang memiliki kemampuan rata-rata akan sulit keluar dari masalah ini. Bayangkan, kita saat itu dihantarkan Covid-19 dan dalam posisi harus wajib mencicil pembayaran hutang. Jangankan untuk kita punya devidien atau punya silpa, dalam posisi nol rupiah saja pemerintah bisa melakukan banyak hal,” urainya.
Ia membeberkan jika saat ini utang Pemkot hanya tersisa sekitar Rp 90 juta. Sehingga ia meyakini jika tahun ini Pemkot Tarakan melunasi sisa utang tersebut.
“Kalau untuk nilai patennya saya tidak tahu persis. Tapi seingat saya pembahasan anggaran terakhir kurang lebih sisa Rp 90 jutaan sisa utang terakhir. Kemungkinan tahun ini akan diselesaikan sehingga pemerintahan yang baru nanti dapat bekerja maksimal dan bisa memanfaatkan APBD sebaik mungkin,” tambahnya. (zac/lim)
Editor : Indra ZakariaSumber : Radar Tarakan