TARAKAN - Semakin banyaknya habitat mangrove yang rusak dan hilang akibat pembangunan, membuat jumlah mangrove di Kaltara mengalami penurunan. Saat ini Kementerian Kehutanan mencatat luas hutan mangrove di Kaltara tersisa adalah 178.161 hektar, dengan potensi habitat mangrove seluas 122.049 hektar.
Dari luas tersebut 117.912 hektar mangrove merupakan area tambak. Diketahui, luasan mangrove di Kaltara mengalami pengurangan sekitar 48,53 persen dalam dua dekade terakhir, sebagian besar karena alih fungsi lahan menjadi tambak, dan juga karena penebangan liar.
Baca Juga: Kecamatan Landasan Ulin Paling Terdampak Karhutla, yang Terbakar di Banjarbaru Capai 118 Hektare
Dengan kondisi ini, akhirnya pemerintah merangkul masyarakat khususnya petambak menjaga mangrove untuk hidup berdampingan berdampingan dengan area kerja petambak.
Hal itulah yang diungkapkan , kepala seksi kelembagaan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Mahakam Berau Kementerian Kehutanan wilayah kerja Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara) Suhanafi usai memberikan sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada nelayan yang diwadahi Kebun Bibit Rakyat (KBR) Pada Selasa (5/8).
"Untuk menjaga kelestarian mangrove, kami dari Kementerian Kehutanan memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat untuk menjaga ekologi mangrove di Kaltara. karena saat ini potensi mangrove menjadi sorotan dunia sebagai tanaman endemik yang memiliki sejuta manfaat bagi ekosistem termasuk manusia. Sehingga kami menjelaskan kepada Kebun Bibit Rakyat (KBR) bagaimana menyusun rencana pelaksanaan sampai dengan penanamannya," ujarnya.
Diungkapkannya, meski saat Indonesia masih memiliki hutan mangrove terluas di dunia, namun sebagian areanya mengalami kerusakan. Oleh karena itu, pihaknya berharap ada kelompok masyarakat seperti Kebun Bibit Rakyat (KBR) untuk menjadi bagian penting dalam upaya pelestarian dan rehabilitasi ekosistem.
Diketahui, adalah program pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan bibit tanaman hutan dan tanaman serbaguna (Multi Purpose Tree Species/MPTS) yang dikelola oleh kelompok masyarakat.
Program ini menerapkan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan kehutanan, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan bibit. KBR dimaksudkan untuk melakukan rehabilitasi lahan kritis, peningkatan produktivitas lahan, serta manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat.
"Ke depannya kita akan terus tingkatkan KBR di Kaltara. Untuk di Kaltara secara keseluruhan ada 3 unit, 2 diantaranya di Kota Tarakan. 2 unit ini khusus tanaman mangrove sedangkan 1 unit yang di Sebatik-Nunukan bibit tanaman darat. Dari RAB kami, masing-masinh KBR mendapatkan bantuan Rp 100 juta dibagi menjadi 3 termin pembayaran termin pertama itu 40 persen, kedua 30 persen dan ketiga 30 persen," jelasnya.
"Nantinya bantuan ini diperuntukkan untuk persemaian (menyemai) dan pembuatan bedeng, papan nama dan operasional perawatan. Program ini didesain Kementerian kehutanan untuk melakukan pembelajaran di kelompok tani, mulai dari penyusunan proposal kemudian pelaksanaan pembibitan dan penanaman," sambungnya.
Sementara itu, Anggota DPR-RI Hasan Saleh menerangkan, cukup mengapresiasi pengetahuan masyarakat terhadap tanaman mangrove.
Menurutnya sebenarnya masyarakat khususnya petambak cukup potensial dalam membantu pemerintah melestarikan ekologi lingkungan jika mendapatkan bimbingan dan edukasi. Oleh sebab itu, ia mengaku beberapa mengusulkan bantuan kepada KBR untuk memaksimalkan pelestarian lingkungan.
"Tidak banyak orang menyadari pentingnya keberadaan mangrove ini. Mangrove ini memiliki peran aktif dalam menjalankan kesetabilan lingkungan seperti mencegah erosi, abrasi karena penahan ombak alami. Mangrove juga menjadi rumah bagi ribuan spesies baik ikan, jamur maupun plankton," jelasnya.
"Saya berharap tentu sosialisasi ini bisa menarik minat masyarakat untuk membuat bibit tanaman kehutanan dan tanaman Multi Purpose Tree Species (MPTS) demi memperoleh manfaat ekonomi, ekologi, dan sasial. Selain itu masyarakat juga memberikan aspirasinya tentang kepada anggota legislatif terkait bantuan program KBR Kementerian Kehutanan. Apa yang kira-kira bisa kami bantu dan kami sampaikan ke pemerintah pusat," pungkasnya. (zac)
Editor : Indra Zakaria