MALINAU- Keterbatasan infrastruktur dasar berupa pasokan energi listrik masih menjadi batu sandungan utama bagi kemajuan pendidikan di wilayah perbatasan Kabupaten Malinau, khususnya di Kecamatan Apau Kayan dan sekitarnya. Masalah ini berdampak sistemik terhadap akurasi pelaporan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yang merupakan basis data utama bagi intervensi kebijakan dan penyaluran bantuan pendidikan dari pemerintah pusat maupun daerah.
Persoalan ini mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait kinerja pendidikan. Wakil Bupati Malinau, Jakaria, mengungkapkan bahwa salah satu temuan krusial dalam laporan tersebut adalah belum optimalnya pelaporan data Dapodik di sekolah-sekolah yang berada di garis depan negara. Kendala utamanya bukan pada kemauan pihak sekolah, melainkan pada absennya aliran listrik pada siang hari yang secara otomatis memutus akses jaringan internet.
Ketiadaan daya listrik selama jam sekolah mengakibatkan pihak pengelola sekolah sulit melakukan input data secara daring. Akibatnya, profil sekolah, kondisi bangunan, hingga kebutuhan riil siswa di perbatasan belum sepenuhnya terakomodasi dan terekam dalam sistem Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau. Hal ini berpotensi menciptakan kesenjangan antara kebijakan yang diambil dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Merespons temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Malinau berkomitmen untuk segera melakukan pembenahan. Jakaria menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan ketat terhadap perbaikan data Dapodik dan menelaah seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Koordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan akan terus dilakukan guna memastikan seluruh tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku.
Selain perbaikan administratif, Pemkab Malinau juga memfokuskan upaya jangka panjang pada peningkatan infrastruktur dasar di wilayah Apau Kayan. Pemerintah daerah berharap dengan adanya perbaikan pasokan energi dan sarana pendukung lainnya, kualitas pelayanan pendidikan di beranda depan Indonesia ini dapat semakin optimal dan sejajar dengan wilayah perkotaan. (*)
Editor : Indra Zakaria