NUNUKAN – Pemerintah bergerak cepat menembus isolasi wilayah terdampak bencana tanah longsor di Kecamatan Krayan Selatan. Bantuan logistik sebanyak empat ton diterbangkan secara bertahap melalui jalur udara menggunakan armada Maskapai Mission Aviation Fellowship (MAF) pada Jumat (24/7).
Opsi distribusi udara terpaksa diambil mengingat akses jalan darat dari Long Bawan menuju Long Layu hingga kini masih lumpuh total tertutup material longsor. Proses pengiriman logistik ini disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, bersama Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kolonel (Purn) Agus Marsanto.
Pemerintah Pusat melalui BNPB menegaskan komitmen penuh untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah perbatasan tetap terjaga selama masa darurat.
"Yang paling penting bukan nilai bantuannya, tetapi bagaimana kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi darurat berlangsung. Negara harus hadir ketika masyarakat mengalami kesulitan," tegas Kolonel (Purn) Agus Marsanto.
Bantuan senilai sekitar Rp 200 juta tersebut mencakup 400 paket sembako, 100 paket hygiene kit, dan 100 kaleng susu. Karena keterbatasan armada penerbangan, penyaluran logistik harus dilakukan secara bertahap.
"Total bantuan lebih dari empat ton, sedangkan kapasitas angkut setiap penerbangan hanya sekitar 600 kilogram. Karena itu distribusi dilakukan secara bertahap hingga seluruh bantuan tiba di lokasi," tambah Agus Marsanto.
Berdasarkan pendataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nunukan, tercatat ada 460 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak bencana ini. Untuk menutupi selisih bantuan dari BNPB, Pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan kekurangannya akan segera ditutupi menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
Selain fokus pada penyaluran sembako dan kebutuhan harian, pemulihan akses darat yang menjadi urat nadi perekonomian warga juga terus diupayakan secara intensif.
"Pemkab Nunukan bersama Pemprov Kalimantan Utara terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Dalam Negeri, guna mempercepat pemulihan akses jalan yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat di Krayan Selatan," pungkas Kepala BPBD Nunukan, H. Asmar. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co