NANGA BULIK – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau tahun anggaran 2026 dipastikan mengalami koreksi cukup dalam. Penurunan nilai anggaran yang mencapai lebih dari Rp100 miliar ini memaksa pemerintah daerah dan legislatif melakukan penyesuaian struktur keuangan secara cermat guna menjaga stabilitas pembangunan di "Bumi Bahaum Bakuba".
Ketua DPRD Kabupaten Lamandau, Herianto, mengungkapkan bahwa saat ini pendapatan daerah berada di kisaran Rp700 miliar lebih, sementara proyeksi belanja mencapai angka Rp800 miliar lebih. Kondisi ini menyebabkan APBD Lamandau mengalami defisit, yang rencananya akan ditutup melalui pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Herianto mengakui bahwa penurunan anggaran ini membawa dampak langsung terhadap akselerasi pembangunan fisik. Salah satu yang paling terdampak adalah proyek infrastruktur jalan, terutama di wilayah pedalaman atau daerah hulu yang selama ini menjadi urat nadi aksesibilitas masyarakat.
"Pemotongan anggaran ini tentu berdampak, seperti pada penanganan jalan di daerah hulu. Namun, penyesuaian ini harus dilakukan agar struktur anggaran kita tetap sehat," ujar Herianto di ruang kerjanya, Kamis (15/1).
Meski infrastruktur mengalami perlambatan, Herianto memberikan jaminan bahwa sektor pelayanan dasar tidak akan tersentuh oleh efisiensi tersebut. DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Lamandau telah bersepakat bahwa sektor kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh diganggu gugat. Operasional rumah sakit, puskesmas, hingga sekolah dipastikan tetap berjalan normal sesuai standar kualitas yang ada.
Selain itu, keberlanjutan program jaminan kesehatan masyarakat melalui skema Universal Health Coverage (UHC) juga dipastikan tetap dikawal. Hal ini dilakukan agar masyarakat kurang mampu di Lamandau tetap mendapatkan akses pengobatan gratis meskipun kondisi fiskal daerah sedang mengalami penyusutan.
Herianto juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan agresif dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dinilai krusial sebagai solusi jangka panjang agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat dikurangi, sehingga fluktuasi anggaran di masa depan tidak lagi memberikan dampak signifikan terhadap program-program strategis daerah.(*)
Editor : Indra Zakaria