KOTAWARINGIN BARAT, Prokal.co – Persoalan infrastruktur jalan, air bersih, sampah hingga kelistrikan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) menjadi sederet aspirasi masyarakat yang diserap DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).
Berbagai persoalan tersebut dihimpun anggota DPRD melalui kegiatan reses di enam kecamatan dan sejumlah desa di wilayah Kobar.
Aspirasi yang masuk kemudian ditindaklanjuti melalui rapat kerja komisi, monitoring lapangan hingga rapat dengar pendapat umum dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak terkait.
Ketua DPRD Kobar Mulyadin mengatakan, penyerapan aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dari tugas legislatif. Berbagai masukan warga harus diperjuangkan agar menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan.
Menurutnya, persoalan yang disampaikan masyarakat tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur, tetapi juga pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan warga.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di antaranya kondisi jalan di wilayah pesisir Kecamatan Kumai, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, kelistrikan hingga distribusi BBM.
Untuk memastikan persoalan tersebut mendapat tindak lanjut, DPRD telah melakukan monitoring lapangan dan menggelar rapat dengar pendapat dengan melibatkan berbagai pihak. Di antaranya pemerintah daerah, PT PLN ULP Pangkalan Bun, PT Pertamina Pangkalan Bun, pengusaha SPBU serta perwakilan masyarakat.
Selain itu, DPRD juga melakukan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Sungai Rangit dan Puskesmas Mendawai. Pengawasan turut dilakukan terhadap proses penerimaan peserta didik baru di SDN Sidoerejo 1 Pangkalan Bun.
Sektor pangan juga tidak luput dari perhatian. DPRD melakukan monitoring ke Perum Bulog Kantor Cabang Kotawaringin Barat untuk melihat ketersediaan bahan pangan sekaligus memantau stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
Mulyadin menegaskan, seluruh aspirasi yang telah dihimpun tidak boleh berhenti sebatas catatan hasil reses. Masukan tersebut harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.
Karena itu, komunikasi dan koordinasi antara DPRD dengan pemerintah kabupaten perlu terus diperkuat agar persoalan yang disampaikan masyarakat dapat ditangani sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing.
Memasuki Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, DPRD Kobar juga akan melanjutkan agenda reses, rapat kerja komisi, monitoring lapangan dan rapat dengar pendapat umum.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, DPRD berharap aspirasi masyarakat dari seluruh wilayah Kobar dapat terus tersampaikan dan memperoleh tindak lanjut. Sinergi dengan pemerintah daerah juga diharapkan semakin kuat sehingga program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. (sla)
Editor : Slamet Harmoko