SAMARINDA – Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, yang bertujuan meringankan beban Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memiliki hunian, ternyata masih sepi peminat. Program pembebasan biaya administrasi pembelian rumah ini mencatatkan realisasi yang jauh dari angka yang dipatok pemerintah pada tahun lalu.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sebelumnya telah menyiapkan kuota untuk 1.000 penerima manfaat dengan dukungan anggaran mencapai Rp10 miliar melalui APBD Perubahan. Namun, hingga akhir periode pelaksanaan, bantuan tersebut hanya tersalurkan kepada 208 orang saja. Angka ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 20 persen dari total kuota yang berhasil terealisasi.
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) DPUPR Kaltim, Hariadi, mengungkapkan bahwa sempitnya waktu menjadi kendala utama. Pelaksanaan yang baru berjalan di penghujung tahun membuat proses administrasi tidak berjalan maksimal.
"Pelaksanaannya kemarin sudah di akhir tahun, sehingga waktu yang tersedia sangat terbatas. Berkas yang masuk dan siap dibayarkan juga sedikit, akhirnya hanya 208 yang terealisasi," ujar Hariadi menjelaskan kondisi di lapangan.
Program ini sebenarnya sangat menggiurkan karena menanggung seluruh biaya administratif yang biasanya menjadi ganjalan bagi pembeli rumah pertama. Komponen yang ditanggung meliputi biaya notaris, balik nama, provisi bank, hingga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan ini tidak mendaftar langsung ke kantor pemerintahan. Hariadi menjelaskan bahwa proses verifikasi dilakukan secara ketat oleh pihak perbankan dan pengembang.
"Data masuk ke kami setelah diverifikasi bank. Jadi masyarakat tidak mendaftar langsung ke pemerintah, melainkan melalui bank dan developer. Pihak bank yang mengecek kelayakan mulai dari penghasilan hingga status kategori MBR," tambahnya.
Meski realisasi tahun lalu rendah, Pemprov Kaltim tetap optimis dan justru melipatgandakan anggaran pada tahun 2026 ini menjadi Rp20 miliar. Stimulus ini diharapkan mampu menjangkau hingga 2.000 unit rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.
Jumlah penerima manfaat bahkan berpotensi melampaui target unit jika biaya administrasi per rumah berada di bawah rata-rata Rp10 juta. Pemerintah berharap dengan waktu sosialisasi yang lebih panjang tahun ini, masyarakat dapat memanfaatkan peluang emas tersebut untuk memiliki hunian layak tanpa terbebani biaya awal yang tinggi. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co