PROKAL.CO, SAMARINDA - Tekanan terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kian menguat. Puluhan organisasi masyarakat yang tergabung dalam aliansi lintas elemen memastikan akan menggelar aksi demonstrasi besar pada 21 April 2026.
Aksi tersebut akan dipusatkan di dua titik strategis, yakni Kantor DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim. Massa membawa sejumlah tuntutan, mulai dari penghentian dugaan praktik nepotisme hingga desakan pemberhentian Gubernur Kaltim.
Koordinator Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, mengatakan persiapan aksi terus dimatangkan. Sejumlah posko telah didirikan sebagai pusat koordinasi sekaligus mobilisasi massa.
"Persiapan sudah berjalan. Kami telah mendirikan posko dan terus menggalang kekuatan karena ini adalah perjuangan masyarakat,” ujar Erly saat ditemui di Sekretariat Jalan S Parman, Sabtu (11/4/2026).
Menurut Erly, aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik. Ia menilai sejumlah keputusan justru memicu polemik di tengah masyarakat.
Isu utama yang diangkat dalam demonstrasi ini adalah dugaan praktik nepotisme dan dinasti kekuasaan. Aliansi menilai kondisi tersebut berpotensi merusak tata kelola pemerintahan serta membuka ruang penyalahgunaan wewenang.
“Yang kami suarakan adalah penghentian nepotisme. Karena itu akar dari berbagai persoalan, termasuk potensi korupsi,” tegasnya.
Berdasarkan data sementara panitia, sedikitnya 4.075 orang telah terdaftar sebagai peserta aksi. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, buruh, organisasi masyarakat, hingga komunitas pengemudi ojek online (ojol).
Keterlibatan pengemudi ojol menjadi salah satu perhatian dalam rencana aksi ini. Aliansi Mitra Kaltim Bersatu yang mewadahi para pengemudi menilai kondisi ekonomi saat ini turut berdampak pada sektor informal, termasuk penurunan pendapatan akibat melemahnya daya beli masyarakat.
Koordinator Aliansi Mitra Kaltim Bersatu, Lukman, menyebut kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak semakin memperburuk kondisi di lapangan. Ia juga menyoroti dugaan nepotisme sebagai persoalan mendasar.
"Kami merasakan langsung dampaknya. Ketika kebijakan tidak berpihak dan ada praktik nepotisme, itu akan merugikan masyarakat luas, termasuk kami di lapangan,” ujarnya.
Seiring rencana mobilisasi besar tersebut, potensi terganggunya layanan transportasi daring juga mencuat. Hal ini menyusul adanya ajakan kepada para pengemudi untuk ikut serta dalam aksi, meski keputusan akhir tetap diserahkan kepada masing-masing individu.
Selain melalui aksi jalanan, aliansi juga menempuh jalur formal dengan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia. Mereka meminta pemerintah pusat dan aparat penegak hukum turun tangan menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang disampaikan.
Aliansi menegaskan bahwa gerakan ini tidak terkait dengan kontestasi politik sebelumnya. Mereka memastikan tidak ada kepentingan kelompok atau kubu tertentu di balik aksi tersebut.
"Ini bukan soal Pilkada. Itu sudah selesai. Ini murni gerakan masyarakat yang merasa kecewa dengan kebijakan pemerintah,” kata Erly.
Dengan jumlah massa yang terus bertambah dan dukungan dari puluhan organisasi, aksi pada 21 April diperkirakan menjadi salah satu demonstrasi terbesar di Kaltim dalam beberapa waktu terakhir.
Aliansi berharap DPRD Kaltim dan pemerintah daerah dapat merespons tuntutan yang disampaikan. Mereka menegaskan aksi ini merupakan bentuk tekanan publik agar terjadi perubahan dalam tata kelola pemerintahan.
“Kalau tidak ada respons, kami akan terus bergerak. Ini suara masyarakat yang ingin perubahan nyata,” jelasnya. (*)
Editor : Indra Zakaria