SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud memberhentikan adik kandungnya, Hijrah, dari jabatan Wakil Ketua I Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP). Keputusan ini disampaikan di tengah sorotan publik terkait polemik renovasi rumah jabatan gubernur serta isu keterlibatan keluarga dalam struktur pemerintahan.
Rudy menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik sekaligus merespons kritik masyarakat mengenai praktik yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Mulai esok saya meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan pemerintah provinsi,” kata Rudy dalam pernyataan resminya, Minggu 26 April 2026.
Hijrah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua I TAGUPP, posisi strategis yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan dalam percepatan pembangunan daerah. Pencopotan ini sekaligus menegaskan komitmen Rudy untuk melakukan pembenahan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Selain soal restrukturisasi, Rudy juga menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait pernyataannya yang sempat menimbulkan polemik dan menyeret nama pimpinan nasional ke dalam perbincangan publik.
“Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya. Tidak ada maksud sedikit pun untuk membawa atau membandingkan pihak mana pun ke dalam konteks yang tidak semestinya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merujuk pada polemik sebelumnya yang turut mengaitkan nama Presiden serta adiknya, Hasyim Djojohadikusumo, dalam isu yang berkembang di masyarakat.
Rudy mengakui perlunya kehati-hatian dalam berkomunikasi sebagai pejabat publik. Ia berkomitmen memperbaiki cara penyampaian kebijakan agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan, termasuk penggunaan anggaran dan penunjukan pejabat, akan diarahkan lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah provinsi, kata dia, juga membuka ruang pengawasan publik yang lebih luas.
Langkah pencopotan Hijrah dari TAGUPP serta permintaan maaf kepada Presiden menjadi bagian dari rangkaian respons pemerintah daerah dalam meredam polemik yang berkembang beberapa hari terakhir. Rudy menegaskan akan bekerja lebih teliti dan mengutamakan kepentingan masyarakat Kalimantan Timur dalam setiap kebijakan. (*)
Editor : Indra Zakaria