Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 membawa catatan kritis bagi dunia pendidikan di Kalimantan Timur seiring terungkapnya data mencemaskan mengenai kondisi infrastruktur sekolah. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), potret buram fasilitas pendidikan secara nasional menunjukkan sekitar 120 ribu atau 85 persen sekolah dasar dalam kondisi rusak. Kondisi ini juga tercermin di Bumi Etam, di mana penelusuran pada situs resmi kementerian mencatat lebih dari seribu SD, ratusan SMP, hingga puluhan SMA dan SMK masuk dalam kategori tidak layak.
Menyikapi temuan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bergerak cepat dengan merencanakan proses verifikasi faktual. Plt Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menegaskan perlunya melakukan pengecekan ulang untuk mencocokkan angka pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan kondisi riil di lapangan. “Kami akan crosscheck data tersebut. Kadang-kadang data Dapodik tidak seperti kondisi riil di lapangan,” ungkap Armin melalui pesan singkat. Ia menekankan bahwa seringkali terdapat celah waktu antara pelaporan data dengan perbaikan yang sudah dilakukan secara mandiri oleh daerah, sehingga validasi menjadi langkah krusial.
Dalam upaya percepatan perbaikan, Pemprov Kaltim secara terbuka mengajak pihak sekolah dan masyarakat untuk aktif melaporkan kerusakan infrastruktur yang ditemukan di lingkungan mereka. Armin menegaskan bahwa partisipasi publik sangat penting agar pemerintah memiliki basis data yang akurat. “Kami tentu mendukung agar masyarakat ikut memberi data, agar bisa kami segera benahi,” ucapnya. Disdikbud Kaltim sendiri telah memancang target ambisius bahwa pada tahun 2027 mendatang, seluruh sekolah di bawah kewenangan provinsi, mulai dari jenjang SMA, SMK, hingga SLB, harus sudah dalam kondisi layak.
Langkah ini diambil karena kelayakan fasilitas belajar dianggap sebagai fondasi utama dalam menciptakan kualitas pembelajaran yang optimal. Armin mempertanyakan efektivitas belajar jika sarana prasarana tidak memadai. “Bagaimana siswa bisa belajar optimal kalau kondisi sekolahnya tidak nyaman? Itu menjadi prioritas utama kami. Tidak boleh ada lagi sekolah yang rusak,” tegasnya. Namun, tantangan pendidikan di Kaltim tidak berhenti pada fisik bangunan, melainkan juga menyentuh aspek pemerataan sumber daya manusia, terutama tenaga pengajar produktif di sekolah kejuruan.
Beberapa bidang keahlian tertentu, seperti pelayaran, menjadi contoh sulitnya mencari guru karena tenaga profesional lebih memilih bekerja di industri. “Untuk guru produktif memang menjadi tantangan. Misalnya pelayaran, banyak yang lebih memilih berkarier di lapangan daripada mengajar,” jelas Armin. Ketimpangan ini cukup signifikan di beberapa daerah, termasuk Kutai Kartanegara yang masih kekurangan sekitar 32 tenaga pengajar produktif. Dengan target tuntas pada 2027, Pemerintah Provinsi Kaltim berharap dapat menyelaraskan kemajuan fasilitas fisik dan kecukupan tenaga pengajar demi masa depan pendidikan yang lebih baik.
Editor : Indra Zakaria