PROKAL.CO, SAMARINDA - Rudy Mas'ud menerima aksi unjuk rasa masyarakat bertajuk “Ketuk Pintu Gubernur” di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (19/5/2026). Dalam pertemuan itu, Rudy memastikan Pemerintah Provinsi Kaltim akan mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan berbagai konflik lahan yang melibatkan masyarakat dan perusahaan di sejumlah daerah.
Aksi tersebut diikuti warga dari Kutai Kartanegara dan Kutai Timur yang selama bertahun-tahun mengaku terjebak konflik hak guna usaha (HGU), pertambangan batu bara, hingga wilayah operasi minyak dan gas. Di hadapan massa aksi, Rudy menegaskan pemerintah provinsi berada di pihak masyarakat selama masih memiliki kewenangan untuk bertindak. “Kami pastikan, gubernur dan wakil gubernur berada di belakang rakyat Kalimantan Timur. Sepanjang memiliki kewenangan pemerintah provinsi Kalimantan Timur, kami akan mengambil langkah-langkah tegas,” ujar Rudy.
Ia mengatakan langkah yang dimaksud termasuk kemungkinan pencabutan izin perusahaan yang terbukti melanggar aturan dan menjadi kewenangan Pemprov Kaltim.
“Termasuk mencabut perizinan-perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi Kalimantan Timur,” katanya.
Rudy juga menyatakan segera berkoordinasi dengan Kantor Wilayah ATR/BPN Kalimantan Timur untuk mengkaji berbagai laporan masyarakat. Menurut dia, Pemprov Kaltim akan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah dan biro hukum untuk mempelajari setiap kasus secara mendalam.
“Kami akan pelajari sungguh-sungguh bersama biro hukum kami, ada dinas ESDM kami, ada PUPR kami,” ucapnya.
Untuk mempercepat penyelesaian konflik, Rudy mengaku akan membentuk tim khusus. Namun, penanganan dilakukan secara bertahap lantaran karakter persoalan di setiap daerah berbeda.
“Kami akan buat tim khusus. Tetapi bertahap, satu per satu kita selesaikan. Karena persoalannya beda-beda. Ada perusahaan negara, ada perusahaan swasta, ada perusahaan oil and gas,” katanya.
Dalam aksi itu, warga menyampaikan berbagai persoalan yang disebut telah berlangsung puluhan tahun tanpa penyelesaian. Mereka mengaku kesulitan menghadapi perusahaan besar maupun persoalan administrasi pertanahan. Koordinator aksi, Nina Iskandar, mengaku bersyukur karena aspirasi masyarakat akhirnya diterima langsung oleh gubernur.
“Kami langsung datang ke gedung gubernur, kami ketuk. Alhamdulillah bapak gubernur membersamai kami dan menerima aspirasi kami,” ujar Nina. Ia menilai pertemuan tersebut menjadi titik terang bagi masyarakat yang selama ini merasa diabaikan.
“Pertemuan ini sangat responsif dan memenuhi harapan. Ini harapan terbuka kembali. Ini pertama kali mempunyai harapan setelah bertahun-tahun sudah tenggelam karena tidak ada yang memperhatikan warga-warga kami yang menjadi korban,” katanya.
Sebelumnya, aksi “Ketuk Pintu Gubernur” digelar oleh masyarakat dari sejumlah wilayah seperti Marangkayu, Jahab, dan Long Mesangat. Mereka menyampaikan dugaan tumpang tindih lahan dengan HGU perusahaan perkebunan, tambang batu bara, hingga perusahaan migas.
Perwakilan warga seperti Suyono, Muhtar, Basri, Hari, Joni Kristian, dan Aji secara bergantian mengeluhkan sulitnya memperjuangkan hak atas lahan yang mereka tempati. Mereka juga mengaku menghadapi tekanan hingga intimidasi saat memperjuangkan persoalan tersebut.
Menanggapi hal itu, Rudy menyebut dirinya prihatin karena konflik yang dihadapi masyarakat telah berlangsung sangat lama tanpa solusi konkret. Ia meminta seluruh data dan dokumen pendukung segera diserahkan kepada Pemprov Kaltim untuk ditindaklanjuti. (*)
Editor : Indra Zakaria