SAMARINDA — Menyempitnya ruang gerak anggaran pada proyeksi APBD 2027 memaksa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengambil langkah efisiensi dan rasionalisasi program pembangunan secara masif. Sejumlah volume kegiatan dipastikan bakal dipangkas demi menyesuaikan dengan kemampuan kondisi kantong daerah.
Meski harus mengencangkan ikat pinggang, Pemprov Kaltim menjamin bahwa sektor pendidikan—khususnya program Bantuan UKT Gratis—dipastikan selamat dan aman dari pemotongan anggaran.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa skema pembiayaan untuk bantuan pendidikan mahasiswa tersebut telah diproteksi sejak awal perencanaan.
Baca Juga: Dana Transfer Pusat Seret, APBD Kaltim 2027 Berpotensi Menyusut Hingga Rp 2 Triliun
"Hanya bantuan UKT Gratis yang tidak terganggu karena perhitungannya sudah matang sejak awal. Program prioritas lainnya tentu akan terdampak dan volumenya perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," jelas Sri.
Kondisi fiskal daerah saat ini makin diperberat dengan cadangan anggaran di sisi pembiayaan yang tergolong sangat terbatas. Total Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta hasil pemisahan kekayaan daerah diproyeksikan hanya berada di kisaran Rp 363 miliar.
Angka tersebut dinilai sangat minim untuk menopang keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur berskala besar di Kaltim. Pemprov menilai langkah rasionalisasi ini adalah keputusan pahit namun realistis untuk menghindari ancaman defisit anggaran di masa mendatang. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co