SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dipastikan harus mengencangkan ikat pinggang pada Tahun Anggaran 2027. Proyeksi APBD Kaltim dalam KUA-PPAS 2027 menyusut drastis dan tertahan di angka Rp12,1 triliun, menyusul penurunan skala fiskal daerah.
Menyiasati ketatnya dompet daerah, Bappeda bersama TAPD dan Banggar DPRD Kaltim langsung melakukan penyaringan ketat. Alokasi anggaran dikunci hanya untuk empat pos prioritas utama: pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta Standar Pelayanan Minimal (SPM).
"Dengan anggaran yang terbatas pada Rp 12,1 triliun, fokus kita diarahkan penuh pada empat hal tersebut. Belanja-belanja yang sifatnya mandatori seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap wajib dilaksanakan," tegas Kepala Bappeda Kaltim, Muhaimin.
Efek penghematan ini mengharuskan Pemprov Kaltim membabat habis anggaran perjalanan dinas hingga kegiatan seremonial yang dinilai kurang strategis demi mengamankan sektor vital.
Meski demikian, Pemprov Kaltim menjamin program pelayanan dasar masyarakat seperti sekolah gratis dan alokasi Gratispol tidak akan dipangkas. Namun, nasib berbeda menanti program bantuan non-dasar seperti umrah gratis.
Muhaimin mengakui kuota dan volume program hibah umrah gratis bakal dievaluasi serta dikurangi menyesuaikan sisa kemampuan keuangan daerah.
"Program-program tersebut tetap ada. Namun, karena keterbatasan anggaran, ada bagian yang harus dikurangi. Evaluasi dan penyesuaian akan terus dilakukan dengan melihat kembali kemampuan anggaran daerah. Jika struktur anggaran nantinya masih memungkinkan, kegiatan seperti umrah gratis tetap berpeluang untuk dilaksanakan," pungkas Muhaimin. (*)
Sumber : prokal.co