Penerimaan Samarinda Terpangkas Rp209 Miliar, DPRD Kaltim Soroti Sistem Penyaluran Opsen dan DBH

Indra Zakaria • Dipublikasikan Selasa, 17 November 2026 | 13:47 WIB
Sigit Wibowo
Sigit Wibowo
SAMARINDA – Polemik pemangkasan penerimaan daerah Kota Samarinda yang mencapai Rp209 miliar memicu sorotan tajam dari parlemen Karang Paci. Mekanisme penyaluran opsen pajak dan Dana Bagi Hasil (DBH) dinilai bermasalah dan perlu segera dibenahi agar hak keuangan daerah tidak tertahan di tengah jalan.

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, mengaku heran dengan tersendatnya aliran dana opsen pajak kendaraan bermotor ke kas daerah. Padahal, secara teknis, sistem pemungutan opsen sudah dirancang berjalan otomatis sesuai persentase masing-masing wilayah.

"Kalau opsen itu mestinya masuk langsung, karena terpotong langsung. Nah yang saya bingung ini, kok tertahan? Padahal mekanismenya otomatis," ketus Sigit.

Menurutnya, jika sistem pemotongan otomatis sudah berjalan dengan benar, seharusnya tidak ada lagi kendala keterlambatan maupun ketidakpastian dana yang menjadi hak pemerintah kabupaten/kota.

Lebih jauh, Sigit mendorong agar skema pemotongan otomatis di hulu tersebut tidak hanya berlaku pada opsen, tetapi juga diterapkan pada penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Dengan pemisahan langsung sejak awal, daerah tidak perlu menunggu proses transfer berbelit dari pusat yang rawan mengalami keterlambatan.

Ia mengungkapkan bahwa gagasan tersebut telah disampaikan secara langsung kepada Kementerian Keuangan demi menjamin kepastian fiskal di daerah.

"Saya malah mengusulkan kepada pemerintah pusat, bagi hasil itu potong juga langsung. Yang masuk ke sana langsung dipotong untuk kita, ke kementerian," tegasnya. Desakan reformasi mekanisme penyaluran ini mencuat seiring keberatan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda atas kebijakan penyesuaian alokasi dana oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Penyesuaian tersebut berdampak signifikan terhadap postur anggaran Samarinda dengan potensi pengurangan hingga Rp209 miliar—terdiri atas lebih dari Rp70 miliar dari sektor opsen pajak dan sekitar Rp139 miliar dari bagi hasil pajak.

Pemkot Samarinda mengkhawatirkan pemangkasan ratusan miliar rupiah ini akan menghambat penyelesaian pembayaran berbagai proyek dan kegiatan yang sudah berjalan. Di sisi lain, Pemprov Kaltim beralasan bahwa langkah penyesuaian alokasi terpaksa diambil menyusul turunnya proyeksi pendapatan daerah secara keseluruhan hingga lebih dari Rp1 triliun. Meski belum mengantongi penyebab pasti di balik tertahannya penyaluran dana tersebut, Sigit menekankan bahwa transparansi dan kepastian aliran dana adalah harga mati. "Pemerintah daerah perlu mendapatkan kejelasan mengenai penerimaan yang menjadi haknya," pungkas Sigit. (adv/dprdkaltim)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
dprd kaltim