Konsumsi BBM Subsidi di Kaltim Melonjak, DPRD Desak Pembaruan Neraca Kebutuhan Daerah ke BPH Migas

Indra Zakaria • Dipublikasikan Rabu, 18 November 2026 | 08:22 WIB
Firnadi Ikhsan
Firnadi Ikhsan

SAMARINDA — Tren pergeseran pola konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menjadi sorotan serius di parlemen daerah. Data terbaru Pertamina Patra Niaga yang terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kaltim menunjukkan lonjakan signifikan pada penggunaan BBM bersubsidi, sementara konsumsi BBM nonsubsidi justru merosot tajam.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai fenomena ini harus segera direspons dengan memperbarui kalkulasi kebutuhan energi di seluruh 10 kabupaten dan kota. Langkah tersebut dinilai krusial sebagai bahan evaluasi pengajuan kuota kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Padahal, Dinas ESDM Kaltim sebelumnya telah mengajukan kebutuhan Pertalite untuk tahun 2026 sebesar 1,03 juta kiloliter, namun alokasi awal yang disetujui hanya sekitar 508 ribu kiloliter.

“Artinya pemerintah daerah sebenarnya sudah menghitung dan mengajukan kebutuhan. Persoalan berikutnya adalah alokasi yang ditetapkan jauh di bawah usulan,” kata Firnadi. Berdasarkan paparan Pertamina Patra Niaga, rata-rata penyaluran Pertalite harian di Kaltim naik sekitar 8,7 persen, dari semula 1.410 kiloliter menjadi 1.532 kiloliter per hari. Sebaliknya, konsumsi Pertamax anjlok hingga 21,9 persen, turun dari 810,59 kiloliter menjadi 633,42 kiloliter per hari. Pergeseran serupa terjadi pada lini bahan bakar diesel, di mana penyaluran Biosolar meningkat sekitar 3,9 persen, sementara konsumsi Dexlite merosot drastis hingga 39,5 persen.

Kondisi ini memicu potensi defisit pasokan di penghujung tahun, mengingat penyaluran Pertalite hingga akhir 2026 diproyeksikan menembus 537 ribu kiloliter atau melampaui kuota yang tersedia sekitar 8 ribu kiloliter. Firnadi menegaskan perubahan pola konsumsi ini harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan berikutnya. “Kalau pola konsumsi sudah berubah, maka perencanaan kebutuhan juga perlu membaca perubahan itu. Bukan berarti perhitungan sebelumnya salah, tetapi sekarang kita memiliki perkembangan baru yang harus dimasukkan dalam evaluasi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan semua pihak agar tidak mencampuradukkan persoalan ketersediaan stok, kecukupan kuota, dan kapasitas pelayanan di lapangan karena masing-masing memiliki sumber masalah yang berbeda. Menurutnya, jaminan stok dari Pertamina tidak otomatis menandakan kuota daerah sudah mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Kalau masalahnya distribusi dan jam pelayanan, tentu itu harus diperbaiki. Tetapi data juga menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan yang diajukan dengan kuota yang diterima. Jadi keduanya tidak perlu dipertentangkan, tetapi diselesaikan sesuai sumber masalahnya,” terangnya.

Untuk mengurai persoalan secara komprehensif, Firnadi mendukung rencana Komisi II DPRD Kaltim melanjutkan pembahasan bersama BPH Migas guna menyelaraskan metodologi penetapan kuota. Setiap kabupaten dan kota diharapkan segera merampungkan rincian data mulai dari usulan awal, realisasi penyaluran, hingga kapasitas pelayanan untuk diramu Pemprov Kaltim menjadi neraca BBM daerah yang mutakhir.

“Bukan memulai lagi dari nol. Data dan pengajuan sudah ada. Sekarang kita perbarui dengan kondisi terbaru, kita konsolidasikan kembali kebutuhan 10 kabupaten/kota, lalu kita kawal bersama kepada BPH Migas,” tegasnya.  Melalui langkah berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan ini, Firnadi berharap kejelasan mengenai neraca kebutuhan serta mekanisme evaluasi kuota di Kalimantan Timur dapat segera terwujud.

“Rakyat sudah menyampaikan masalahnya, Pemprov sudah mengajukan kebutuhan, dan DPRD sudah mempertemukan para pihak untuk memperjelas persoalannya. Sekarang gunakan data terbaru itu untuk memperkuat evaluasi,” pungkasnya. (adv/dprdkaltim)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
dprd kaltim