Perda Baru HIV/AIDS Kaltim Siap Disahkan, Perusahaan Dilarang Diskriminasi Pekerja dan Pelamar

Indra Zakaria • Dipublikasikan Rabu, 18 November 2026 | 17:24 WIB
Darlis Pattalongi
Darlis Pattalongi

SAMARINDA — Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) di Kalimantan Timur (Kaltim) kini memasuki tahap akhir. DPRD Kaltim dijadwalkan menyampaikan laporan akhir Panitia Khusus (Pansus) dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (18/11/2026) besok.

Sebelum memasuki tahapan krusial tersebut, Pansus terus mematangkan berbagai substansi krusial yang akan menjadi landasan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS di Benua Etam. Regulasi anyar ini diproyeksikan menjadi pembaruan atas Peraturan Daerah Kaltim Nomor 5 Tahun 2007 yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan tantangan kesehatan serta kebutuhan perlindungan masyarakat saat ini.

Ketua Pansus Raperda Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menjelaskan bahwa penyusunan aturan ini telah melewati serangkaian proses mendalam, termasuk peninjauan langsung ke sejumlah rumah sakit guna memotret kondisi riil pelayanan dan penanganan pasien di lapangan.  “Regulasi ini perlu diperbarui agar mampu menjawab berbagai tantangan dalam penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS. Bukan hanya persoalan kesehatan yang diperhatikan, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak orang dengan HIV,” ujar Darlis, Selasa (17/11/2026).

Salah satu poin paling progresif dalam Ranperda ini adalah jaminan perlindungan hak orang dengan HIV (ODHIV) di lingkungan kerja. Aturan tersebut secara tegas melarang pihak perusahaan menjadikan pemeriksaan HIV sebagai syarat wajib dalam rekrutmen maupun kelanjutan hubungan kerja.

Darlis menekankan bahwa tes kesehatan tetap diperbolehkan melalui mekanisme konseling dan tes sukarela atau Voluntary Counseling and Testing (VCT), dengan syarat adanya persetujuan pekerja serta jaminan kerahasiaan hasil medis. Selain itu, dunia usaha juga didorong aktif menggelar edukasi dan sosialisasi tanpa unsur paksaan.

“Perusahaan tidak boleh menjadikan status HIV sebagai alasan menolak pelamar kerja ataupun memberhentikan karyawan. Mereka mempunyai hak yang sama untuk bekerja dan harus diperlakukan tanpa diskriminasi,” tegasnya.

Selain aspek perlindungan sosial, Pansus juga menggarisbawahi kejelasan pembagian peran antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, termasuk kepastian alokasi anggaran agar program pencegahan, pemeriksaan, hingga pengobatan berjalan berkelanjutan. Setelah laporan akhir disampaikan pada rapat paripurna besok, draf Ranperda ini akan memasuki tahapan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri sebelum resmi difinalisasi menjadi payung hukum yang aplikatif di Kalimantan Timur. (adv/dprdkaltim)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
dprd kaltim