Ketua Fraksi PDIP Muhammad Samsun Desak Proyek MYC Rp 1,24 Triliun Dipecah Jadi Single Year

SAMARINDA – Rencana ambisius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur mengikat anggaran jumbo senilai Rp 1,24 triliun melalui skema Multi-Years Contract (MYC) periode 2027–2029 kembali menuai peringatan keras dari parlemen. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mendesak agar megaproyek tersebut tidak dipaksakan menggunakan kontrak tahun jamak, melainkan dipecah ke dalam skema tahun tunggal (single year).
Samsun mengingatkan jajaran eksekutif agar tidak menutup mata terhadap realitas kemampuan fiskal daerah yang trennya terus merosot dalam tiga tahun terakhir. Kondisi tersebut diperberat oleh tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta melesetnya target pendapatan daerah di angka Rp 11 triliun. Menurutnya, memaksakan skema MYC di tengah situasi keuangan daerah yang tertekan justru berisiko melahirkan beban utang dan kewajiban mengikat yang dapat mencekik APBD di masa mendatang.
Tak hanya menyoroti rapuhnya postur anggaran, Samsun juga membongkar fakta krusial terkait karut-marut legalitas lahan di titik-titik lokasi proyek yang dinilai belum sepenuhnya clear and clean. Ia membeberkan adanya sengketa lahan pada rencana pembangunan RSUD Aji Muhammad Salehuddin (AMS) II dengan Pemerintah Kota Samarinda. Selain itu, proyek pembangunan infrastruktur jalan juga dibayangi persoalan tumpang tindih lahan dengan Hak Guna Usaha (HGU), kawasan hutan produksi, hingga wilayah hukum lainnya yang tidak bisa serta-merta dialihkan begitu saja.
"Jangan tambah lagi beban lain dengan kondisi APBD kita yang tidak baik-baik saja. Kami setuju proyeknya demi rakyat, tapi solusinya single year saja, dan selesaikan dulu sengketanya supaya tidak bermasalah di kemudian hari," tegas Samsun.
Berdasarkan dokumen resmi Pemprov Kaltim, total kebutuhan anggaran untuk tiga paket pekerjaan MYC periode 2027–2029 mencapai angka fantastis sebesar Rp 1.243.792.878.819,25. Alokasi terbesar diarahkan untuk pembangunan Jalan Gerunggung–Lambakan–Kepala Telake berdurasi 30 bulan senilai Rp 556,98 miliar, yang terdiri atas Rp 555 miliar untuk pekerjaan fisik dan Rp 1,32 miliar untuk pengawasan. Penarikan dananya dipatok sebesar Rp 111,66 miliar pada 2027, serta masing-masing Rp 222,66 miliar pada 2028 dan 2029.
Paket kedua adalah pembangunan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II di Samarinda berdurasi 36 bulan dengan total anggaran Rp 444,83 miliar lebih, mencakup fisik sebesar Rp 438,03 miliar lebih dan pengawasan Rp 6,8 miliar. Skema pembiayaannya dibagi sebesar Rp 112,28 miliar lebih pada 2027, lalu masing-masing Rp 166,27 miliar lebih pada tahun 2028 dan 2029. Sementara paket ketiga berupa pembangunan Jalan Sotek–Bongan selama 30 bulan memakan biaya Rp 241,98 miliar—terdiri dari fisik Rp 240 miliar dan pengawasan Rp 1,98 miliar—dengan porsi Rp 48,66 miliar pada 2027 serta masing-masing Rp 96,66 miliar pada 2028 dan 2029.
Di luar nilai kontrak tahun jamak tersebut, Pemprov Kaltim juga masih harus menyiapkan anggaran pendukung awal di APBD Murni 2027 sebesar Rp 11,1 miliar untuk penyusunan Detail Engineering Design (DED) jembatan, analisis dampak lalu lintas (Andalalin), studi kelayakan (Feasibility Study), serta dokumen lingkungan atau AMDAL. Kini, nasib megaproyek Rp 1,24 triliun tersebut berada di ujung tanduk menjelang penentuan sikap akhir fraksi-fraksi di DPRD Kaltim sebelum penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). (adv/dprdkaltim)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




