SAMARINDA – Di balik statusnya sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih menyimpan pekerjaan rumah besar di sektor sosial. Tercatat sekitar 28 ribu anak di wilayah ini menyandang status terlantar. Mirisnya, banyak di antara mereka bahkan belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang membuat akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, hingga bantuan sosial menjadi tertutup.
Merespons kondisi darurat sosial ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim resmi mengambil langkah taktis. Kedua institusi tersebut menandatangani tiga nota kesepahaman (MoU) strategis yang berfokus pada pemenuhan hak anak terlantar, pendampingan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) serta pemulihan aset, hingga penyelesaian persoalan keperdataan.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar seremoni di atas kertas. Menurutnya, tolok ukur kemajuan sebuah daerah tidak hanya dilihat dari megahnya infrastruktur atau derasnya arus investasi, melainkan dari sejauh mana pemerintah hadir melindungi warga yang paling rentan.
"Jangan sampai ada anak-anak di Kalimantan Timur yang kehilangan masa depannya hanya karena kehilangan orang tua, tidak memiliki keluarga, atau tidak memperoleh akses kesehatan. Anak-anak kita tidak membutuhkan janji, mereka membutuhkan tindakan nyata," tegas Rudy.
Rudy menilai, keberadaan puluhan ribu anak terlantar di tengah melimpahnya kekayaan alam Kaltim merupakan ironi yang harus segera dituntaskan. Terkait potensi keterbatasan anggaran daerah, ia memastikan Pemprov Kaltim akan menggandeng sektor swasta dan perusahaan daerah melalui optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) agar program perlindungan anak tetap berjalan maksimal.
Tak hanya soal perlindungan anak, Rudy juga menyoroti dampak tata kelola sumber daya alam terhadap kesehatan masyarakat. Ia menyinggung tingginya kasus penyakit jantung dan tuberkulosis (TBC), serta ancaman pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan yang tidak taat aturan.
"Limbah yang seharusnya dikategorikan sebagai limbah B3 berpotensi diperlakukan seperti limbah biasa. Dampaknya tentu dirasakan langsung oleh kesehatan masyarakat," ungkapnya.
Dari sisi hukum dan administrasi, Kepala Kejati Kaltim, Chatarina Muliana, menjelaskan bahwa pihaknya akan menggerakkan bidang Datun untuk memutus kebuntuan administrasi kependudukan anak-anak terlantar, khususnya yang berada di panti asuhan atau yayasan.
Selama ini, ketiadaan NIK pada anak-anak tersebut terganjal oleh belum adanya penetapan wali yang sah secara hukum. "Banyak anak di yayasan yang belum diproses perwaliannya. Di sinilah bidang Datun Kejati Kaltim masuk untuk memfasilitasi proses penetapan perwalian. Bagi anak yang beragama Islam akan diproses melalui Pengadilan Agama, sedangkan yang nonmuslim melalui Pengadilan Negeri," jelas Chatarina.
Dengan jumlah anak terlantar yang menembus angka 28 ribu jiwa, Kejati Kaltim berkomitmen bahwa pendampingan hukum ini tidak hanya berhenti pada terbitnya dokumen kependudukan, tetapi juga memastikan hak dasar mereka atas pendidikan dan kesehatan benar-benar terpenuhi. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co