SAMARINDA — Langkah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2027 memasuki babak penting. DPRD Kaltim bersama Pemerintah Provinsi Kaltim resmi menandatangani kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam Rapat Paripurna ke-36 di Gedung Utama DPRD Kaltim, Kamis (19/11/2026).
Kesepakatan ini menjadi pijakan awal bagi Pemprov Kaltim untuk menyusun rancangan APBD tahun depan sekaligus mengarahkan prioritas kebijakan fiskal daerah.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud tersebut baru dapat digelar setelah melalui sejumlah pertimbangan dan tercapainya kesepakatan bersama untuk melangsungkan agenda pada siang hari.
“Sehingga baru bisa dilaksanakan pada kesempatan hari ini. Dan yang mungkin menjadi pertimbangan juga adalah sudah ada kesepakatan bahwa memang bisa dilaksanakan di siang hari ini,” kata Hasanuddin.
Ia memaparkan, penyusunan KUA-PPAS 2027 berawal dari penyerahan rancangan oleh Pemprov Kaltim kepada DPRD, sebelum akhirnya dibahas secara intensif oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim.
Menurut Hasanuddin, seluruh proses pembahasan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Pasal 41 Peraturan DPRD Provinsi Kaltim Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kaltim yang mengatur mekanisme pembahasan anggaran daerah.
“Seluruh tahapan pembahasan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Timur,” jelasnya.
Atas rampungnya pembahasan tersebut, Hasanuddin memberikan apresiasi kepada Banggar DPRD Kaltim dan TAPD Pemprov Kaltim atas kerja sama mereka selama proses berlangsung.
“Kami atas nama pimpinan DPRD Kalimantan Timur menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kerja sama Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah melakukan pembahasan secara bersama-sama,” ujarnya.
Dalam prosesi penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS 2027, pihak Pemprov Kaltim diwakili oleh Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, A. M. Fitra Firnanda, sementara pihak legislatif diwakili oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kaltim. Kesepakatan ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk tahapan penyusunan APBD Kaltim 2027 berikutnya. (adv/dprdkaltim)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co