SAMARINDA — Gelombang tuntutan transparansi riwayat pendidikan pejabat publik melalui petisi daring mendapat respons terbuka dari parlemen Kalimantan Timur. Para legislator di Karang Paci—sebutan bagi Gedung DPRD Kaltim—menyatakan kesiapannya apabila seluruh dokumen ijazah mereka diaudit demi membuktikan integritas kepada masyarakat.
Tidak hanya soal ijazah, tantangan keterbukaan ini bahkan meluas hingga pemeriksaan bebas narkotika. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy, menegaskan tidak ada alasan bagi wakil rakyat untuk menutup-nutupi latar belakang pendidikannya. Ia bahkan mempersilakan aparat berwenang melakukan uji integritas secara menyeluruh, termasuk melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN).
“Jangankan hanya persoalan ijazah. Kalau perlu juga dites narkoba. Silakan saja BNN datang untuk cek, misalnya,” ujar Agus di Samarinda. Agus mengingatkan, pemalsuan dokumen pendidikan merupakan pelanggaran serius dengan konsekuensi berlapis. Selain harus berhadapan dengan proses hukum pidana, legislator yang terbukti menggunakan ijazah palsu dipastikan kehilangan kursinya melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).
“Kalau ada yang terindikasi memalsukan ijazah, ya pasti akan terkena dampak hukumnya karena sudah memalsukan dan pasti bisa di-PAW,” tegasnya. Sikap serupa disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. Ia menilai desakan audit tersebut merupakan hal wajar sekaligus konsekuensi logis bagi siapa pun yang telah menduduki jabatan publik. Menurutnya, publik berhak memastikan keabsahan syarat administrasi orang-orang yang telah mereka pilih.
“Tidak apa, bagus saja. Kalau pun disasar ke anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, bagi saya tidak ada masalah. Kalau memang itu dikehendaki publik untuk mengaudit ijazah seluruh anggota dewan, kita mengikuti,” kata Darlis.
Darlis memastikan dirinya tidak akan menghalangi apabila proses verifikasi ulang benar-benar dijalankan. “Karena kita ini dipilih rakyat, apa pun yang dikehendaki publik, kita ikuti,” imbuhnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengingatkan bahwa secara prosedural, kewenangan pemeriksaan keabsahan dokumen pendidikan berada di tangan penyelenggara pemilu. Seluruh salinan ijazah para legislator, menurutnya, telah diserahkan dan diverifikasi saat tahapan pendaftaran calon anggota legislatif. “Itu ranahnya KPU ya,” ucap Ekti singkat. (adv/dprdkaltim)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co