BALIKPAPAN- Notaris Balikpapan yang merasa dikriminalisasi Bareskrim Polri beberapa waktu lalu, Arifin Samuel Chandra, menjalani persidangan, Rabu (22/1). Mengenakan kemeja putih, pria ramah berkacamata ini mengikuti sidang dengan agenda pledoi.
Kuasa hukum Arifin, Wuri Sumampouw, membacakannya di hadapan majelis hakim. Dalam pledoi tersebut, Wuri menyebut bahwa alat bukti setebal 50 lembar dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah tidak lengkap atau tidak sempurna.
“Kami menuntut agar terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti. Fakta persidangan sudah kami sampaikan. Kalau tidak dibebaskan, setidak-tidaknya itu dilepaskan, artinya ada perbuatannya tapi bukan tindak pidana,” kata Wuri, saat diwawancarai awak media di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan.
Menurutnya, acuan JPU hanya akta jual beli (AJB) yang dipegang oleh terlapor Jovinus Kusumadi hanya berdasarkan perjanjian akta nomor 64 tentang jual beli. Ia mengatakan, masih ada perjanjian lain yang di dalamnya menyebutkan Jovinus hanya melakukan pinjam pakai.
“Klien saya dalam jabatannya sebagai notaris ndak ada niat melakukan sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 372 KUHP. Seharusnya perkara ini berhenti pada tingkat penyidikan di Mabes Polri saja," ujar Wuri.
Ia juga menuturkan, data-data pembanding itu tidak ada pada penyidik. Rekan penyidik atau jaksa harusnya menggali lebih dalam. "Tetapi yang ini malah tidak (digali)," sebutnya.
Wuri yakin jika berdasarkan fakta persidangan, kliennya tidak terpenuhi unsur penggelapan. “Lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah,” ujarnya.
Sementara itu, JPU Rahmat usai sidang mengatakan akan mempelajari dan melengkapi berkas kasus ini. Ini dilakukan agar segera membuat tuntutan di sidang selanjutnya.
“Nanti ya. Kami pelajari dulu pledoinya. Kami lengkapi lagi bukti-buktinya agar siap pas tuntutan, nanti” katanya, singkat, lalu meninggalkan awak media.
Sebelumnya, terdakwa kasus penggelapan sertifikat tanah, Arifin Samuel Candra, mencari keadilan.Notaris yang berkantor di Kompleks Ruko Balikpapan Baru atau tepatnya di seberang Pasar Segar ini dituntut empat tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Ia merasa dikriminalisasi. Ia tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan atau SPDP. Yang disayangkan lagi, sejumlah bukti yang disodorkannya ke penyidik juga diabaikan.
Arifin menyampaikan hal ini kepada awak media, Minggu (19/1). Ia menjelaskan, awal perkara dirinya jadi terdakwa adalah dari sengketa perdata. Antara pengusaha berinisial J dengan rekan bisnis pengusaha berinisial AHR pada 2017 lalu.
“AHR menitipkan tiga sertifikat HGB kepada saya pada Desember 2016 dan Januari 2017 lalu,” kata Arifin.
Penitipan dilakukan untuk pembuatan akta jual beli (AJB) sekaligus balik nama tanah dari AHR ke J. Dibuatkan juga kembali akta perikatan jual beli dan kuasa menjual ke AHR, guna keperluan modal usaha perusahaan yang didirikan bersama AHR dan J.
“Namun tidak jadi di balik nama. Ada perselisihan AHR dan J. Sertifikat AJB yang saya keluarkan juga sudah dibatalkan pengadilan,” jelasnya.
Perselisihan ini terjadi pada 2018 saat AHR melakukan gugatan terhadap pembuatan tiga sertifikat AJB yang dimenangkan AHR. Dari tiga AJB yang dibatalkan, dua di antaranya sudah inkrah. Karena itu selaku notaris, Arifin tidak menyerahkan sertifikat itu kepada J, namun dikembalikan ke AHR.
“Putusan dikeluarkan PN (Pengadilan Negeri) Balikpapan pada 2018. Dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda pada 2019 yang tidak dapat menerima permohonan banding dari J,” jelasnya.
Namun J keberatan begitu tahu sertifikat dikembalikan ke AHR. Pengusaha Balikpapan itu akhirnya melaporkan Arifin ke Mabes Polri pada 13 Maret 2018 atas laporan penggelapan sertifikat. Puncaknya pada 11 April 2019, penyidik Bareskrim Mabes Polri mendatangi kantor Arifin, menggeledah dan membawa Arifin ke Jakarta.
“Saya lalu ditahan selama 21 hari. Dan hingga sekarang saya tak pernah menerima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan),” jelasnya.
Arifin mengaku dirinya menjadi korban kriminalisasi. Selain SPDP, dia baru mengetahui dirinya ditetapkan tersangka setelah setahun berjalannya laporan. Sejumlah bukti yang dia sodorkan ke penyidik juga diabaikan. “Saya dipaksa pada kasus penggelapan Pasal 372 KUHP. Saya mendapat banyak tekanan saat BAP (berita acara pemeriksaan),” ujarnya.
Arifin menyebut, dirinya yang saat ini menjadi tahanan rumah sudah bersurat ke Presiden Joko Widodo untuk mencari keadilan. Ini didasarkan pada surat edaran dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor B-230/E/Ejp/01/2013 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956.
“Saya ingin keadilan bagi saya. Saat ini saya masih menunggu balasannya,” ungkapnya. Diketahui, Arifin saat ini berstatus terdakwa dan masih harus menjalani sidang pembelaannya di PN Balikpapan. Pada 14 Januari lalu, Arifin dituntut JPU empat tahun penjara. (rin/pro)