Illegal Logging HST Makin Terungkap, Wabup Akui Temukan Kayu yang Disembunyikan

miminradar-Radar Banjarmasin • Dipublikasikan Selasa, 2 Februari 2021 | 15:25 WIB
MENEMUKAN BUKTI: Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, Berry Nahdian Forqan saat melihat langsung temuan kayu ilegal yang tertumpuk di Sesa Papagaran, Kecamatan Hantakan, Hulu Sungai Tengah. Kayu itu ditutupi daun supaya terlihat samar dengan tumbuhan di sekit
MENEMUKAN BUKTI: Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, Berry Nahdian Forqan saat melihat langsung temuan kayu ilegal yang tertumpuk di Sesa Papagaran, Kecamatan Hantakan, Hulu Sungai Tengah. Kayu itu ditutupi daun supaya terlihat samar dengan tumbuhan di sekit

BARABAI - Banjir bandang yang menyapu Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menyadarkan semua pihak, bahwa salah satu penyebabnya selama ini ada di depan mata.

 

Entah tak tahu atau tak mau tahu, aktivitas lllegal logging yang dibiarkan berlarut-larut ternyata membawa pengaruh yang besar dan kerusakan yang masif.

Setelah diberitakan, barulah semua pihak baik pemerintah daerah atau aparat penegak hukum sibuk mencari dan mengidentifikasi soal kebenaran isu illegal logging tersebut.

"Kenapa baru sekarang mereka menyelidiki kasus illegal logging. Sebelum-sebelumnya ke mana saja," keluh seorang warga Hantakan kepada Radar Banjarmasin.

Banjir memang sudah berlalu, namun alam tidak menjamin banjir itu tidak terulang lagi. Warga Hantakan berharap ada tindakan tegas kepada oknum baik penjual atau pembeli kayu secara ilegal.

"Karena ada yang membeli kayu, jadi orang hulu tergiur. Namanya orang kampung, kerjaan tak tapi ada. Ya ada kesempatan begini (jual pohon) dimanfaatkan," kisahnya yang minta namanya tak dituliskan.

Dia membeberkan jika selama ini kayu itu dibeli pengusaha yang berada di Kecamatan Hantakan. Kayu tersebut kemudian disimpan di Desa Bulayak, Kecamatan Hantakan. Kemudian pembeli dari hulu menjual kembali kayu itu. "Tapi saya tidak tau dibawa ke mana," ujarnya.

Untuk diketahui, Desa Bulayak ini berada bawah Desa Papagaran, lokasi yang sering dijadikan praktik illegal logging.

"Kayu itu diangkut ke bawah dibawa ke Desa Bulayak. Lalu sekitar pukul 2 dinihari kayu-kayu itu diambil oleh truk dan pikap," bebernya.

Dia merincikan upah bagi pengangkut kayu dihitung perbiji kayu. Satu kayu dihargai 50 ribu. Tergiur upah, para pengangkut itu rela bekerja sampai subuh. "Kalau ukurannya lebih besar misalkan 10 x 20 harganya bisa naik. Tergantung kesepakatan," ungkapnya.

Dia berharap hukum ditegakkan seadil-adilnya. "Sebenarnya kami sudah melaporkan. Tanggapan pihak berwenang katanya akan dibicarakan antarmasyarakat, baru dibawa keluar," ucapnya.

Penegakan hukum ini sejalan dengan keinginan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Hulu Sungai Tengah, Robby. Dia menginginkan agar masyarakat adat harus menguatkan aturan adat di wilayah hulu Meratus agar alam dapat terjaga sebagai warisan leluhur.

"Sedangkan pemerintah HST hendaknya memelihara daerah-daerah yang rawan bencana, menjaga keseimbangan alam, menolak keras masuknya izin tambang atau alih fungsi lahan dan perambahan hutan secara besar-besaran," ujarnya, Senin (1/2).

Selain itu, ketua kelompok masyarakat adat itu meminta DPRD dan Pemkab HST segera mengesahkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat agar masyarakat berhak untuk menentukan, menerima atau tidak berbagai kebijakan yang masuk di wilayah adat, seperti izin tambang dan illegal logging.

"Aparat pun harus tegas dalam penegakkan hukum bagi pengrusak hutan dan oknum-oknum berkepentingan di wilayah pegunungan Meratus. Tidak hanya memihak kepada pengusaha dan pemerintah, tetapi juga mementingkan keselamatan dan keputusan masyarakat," tegasnya.

Menyikapi kasus illegal logging di HST, Wakil Bupati Berry Nahdian Forqan membenarkan jika ada aktivitas illegal logging di wilayah hulu Meratus. Ia memeriksa sendiri dan mencek langsung ke lokasi tumpukan kayu yang berada di Desa Papagaran, Kecamatan Hantakan, Ahad (31/1) lalu.

"Saya langsung naik ke hulu. Ini penting untuk ditelusuri lebih jauh oleh pihak berwenang, dalam hal ini polisi kehutanan dan aparat kepolisian. Bagaimana pun aktivitas penebangan liar ini tidak diizinkan," ungkapnya.

Kita akan menoleransi, lanjut Berry, jika penebangan pohon itu hanya untuk keperluan membuat balai adat di wilayah tersebut.

"Dan itu harus terhitung kebutuhannya dan harus terkendali. Dan pastinya tidak selalu setiap saat membangun balai adat. Tapi kalau penebangan pohon itu untuk bisnis, ini tidak dibenarkan dan harus ditindak," tegasnya.

Terkait hal ini, Berry menegaskan pemerintah HST dari awal sudah berkomitmen untuk mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di wilayah pegunungan Meratus.

"Karena berbagai hal, pembahasan ini selalu tertunda. Terakhir tertunda karena ada Covid-19. Sekarang ada bencana banjir, tentu ini akan menyerap perhatian dan anggaran. Tapi pemerintah tetap berkomitmen soal perda itu," katanya saat ditemui kemarin.

Bentuk komitmen Pemkab HST itu, diwujudkan lagi dengan cara memasukkan perda ini ke dalam perencanaan program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2021.

"Mudahan tahun ini lancar dan tuntas dibahas. Sehubungan kepemimpinan kami tanggal 17 Februari selesai, kami berharap pemimpin yang akan datang tetap menindaklanjuti. Karena ini sebuah langkah kongkret untuk memperjelas pengakuan dan perlindungan masyarakat adat," ungkapnya.

Terkait masalah illegal logging yang menjadi salah satu penyebab banjir bandang, Berry mengaku sudah menjalin koordinasi dengan aparat kepolisian. Sebab katanya ini sudah masuk ke ranah pidana.
"Kita sudah menyampaikan hal itu (illegal logging) untuk kemudian diteliti dan ditindaklanjuti lebih jauh. Selain itu, pemkab sudah melakukan imbauan melalui Dinas Lingkungan Hidup kepada warga agar tidak melakukan penebangan liar lagi," ujarnya.

Berry juga menyebut pihaknya terus mendorong perekonomian masyarakat agar tidak lagi mengandalkan hasil dari penebangan kayu.

"Seperti hasil hutan non kayu, kemudian mengembangkan mereka agar memiliki usaha kecil. Ini langkah-langkah kongkret yang kita lakukan," jelasnya.

Selain itu, Berry mengajak masyarakat untuk bersikap obyektif. Menurutnya, penyebab banjir di HST tidak semata-mata karena illegal logging saja. Menurutnya, bencana alam ini terjadi dari akumulasi aktivitas puluhan tahun terhadap hutan Meratus yang semakin membuat tutupan lahan berkurang.

"Aktivitas Illegal logging itu hanya salah satu dari penyebab banjir. Adanya galian C dan adanya curah hujan yang cukup ekstrem juga termasuk. Penyebab banjir tidak berdiri tunggal, selain tutupan lahan yang berkurang, faktor alam dengan curah hujan juga berpengaruh," ungkapnya.

Selanjutnya Pemkab HST melalui Dinas Lingkungan Hidup akan segera membuat tim khusus untuk mengidentifikasi terhadap penyebab utama dari banjir tersebut. Tim ini akan dibentuk selepas HST selesai dari status tanggap darurat 5 Februari nanti.

"Kita akan menggandeng para akademisi dan pakar untuk membuat kajian sehingga didapatkan informasi yang utuh. Dari sini nanti harapannya ada rekomendasi yang kongkret berdasarkan hasil kajian ilmiah terhadap penanganan dan penanggulangan banjir," tegasnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres HST AKP Dany Sulistiono belum bisa dimintai tanggapan terkait hal ini. Radar Banjarmasin sudah mencoba mendatangi ke Polres HST, bahkan tiga kali bolak-balik dari pagi sampai petang.

Menurut info petugas penjagaan di Polres HST, Kasat Reskrim bersama jajarannya sedang naik ke wilayah hulu untuk melihat langsung apakah ada indikasi illegal logging. Di wilayah tersebut tidak ada sinyal sama sekali, sehingga tak bisa dihubungi melalui telepon. Radar Banjarmasin juga mendatangi kantor perwakilan Dinas Kehutanan yang ada di Desa Pagat, Kecamatan Batu Benawa.

Sampainya di sana, kantor dalam keadaan sepi. Pintu masih tertutup. Setelah ditelusuri ternyata perwakilan Polisi Hutan (Polhut) yang ditugaskan di kantor tersebut juga sedang meninjau lokasi yang diduga menjadi aktivis illegal logging. (mal/tof/ema)

Editor : miminradar-Radar Banjarmasin
Banua Lingkungan lingkungan