BANJARBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru bersama TNI/Polri, Sabtu (6/2) malam menggelar razia penegakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hasilnya, sejumlah kafe terciduk melanggar aturan PPKM. Satu di antaranya bahkan ditutup paksa oleh petugas.
Razia yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan, didamping Kapolres Banjarbaru AKBP Doni Hadi dan Komandan Kodim ( Dandim) 1006/Martapura Letkol Inf Imam Muchtarom ini menyasar seluruh tempat hiburan, area publik, restoran dan kafe.
Kegiatan dimulai dengan menyisir wilayah jantung kota yakni di Lapangan Murjani dan kawasan kuliner Minggu Raya. Di lokasi ini petugas gabungan turut memantau para PKL yang biasanya kerap berjualan mengelilingi sekitaran. Namun, di tempat ini dinyatakan steril.
Kemudian penyisiran dilanjutkan di sepanjang Jalan Panglima Batur, menyasar tempat hiburan seperti kafe dan restoran. Di beberapa lokasi ini petugas menemukan ada kafe yang masih buka di atas jam operasional. Sebagaimana aturan yang ditetapkan dalam pelaksanaan PPKM di Banjarbaru, seluruh tempat hiburan harusnya sudah tutup sebelum pukul 22.00 Wita.
Parahnya lagi, ada salah satu kafe yang tak hanya melanggar batas jam operasional. Melainkan juga tidak menerapkan protokol kesehatan dan tanpa memiliki surat izin operasional tempat usaha. Hal ini mengakibatkan kafe di Jalan PM Noor, Sungai Ulin ini ditutup paksa oleh petugas hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Sedangkan, bagi kafe yang ketahuan buka melewati jam operasional diberi surat teguran. "Tadi ada beberapa tempat yang masih buka. Kami berikan teguran keras. Serta kami minta kepada pengelola tempat untuk menghadap ke Dinas Pariwisata pada Senin nanti," kata Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan.
Dia mengungkapkan, dalam poin-poin aturan PPKM sudah jelas bahwa jam operasional hanya boleh sampai pukul 10 malam. "Jadi kegiatan kita ini ialah menegakkan aturan sekaligus menertibkan apabila ada dari tempat-tempat itu yang masih beroperasi," ungkap Jaya.
Dijelaskannya, pelaksanaan PPKM ialah untuk menekan dan mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. Supaya pembatasan mobilitas masyarakat ini efektif, dirinya meminta masyarakat maupun pemilik tempat usaha juga turut berpartisipasi dengan mematuhi aturan yang ada.
"Untuk melawan Covid-19 tidak hanya tugas pemerintah, tapi kewajiban di pelaku usaha serta lapisan masyarakat Banjarbaru. Kita berharap agar PPKM ini bisa berhasil nantinya," tuntasnya. (ris/bin/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin