Dituduh Mencuri dan Wanita Bokingan, RR Minta Bantuan Pengacara, Pelaku Bisa Dijerat UU ITE

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Sabtu, 11 Juni 2022 | 13:15 WIB
KONSULTASI: RR (kiri) saat datang ke Polresta Banjarmasin, Kamis (9/6) lalu. Foto: MAULANA/RADAR BANJARMASIN
KONSULTASI: RR (kiri) saat datang ke Polresta Banjarmasin, Kamis (9/6) lalu. Foto: MAULANA/RADAR BANJARMASIN

RR (19), perempuan viral di sosial media yang dituduh mencuri dan sebagai perempuan bokingan berupaya untuk mencari tahu pelaku yang mencorengkan namanya. Sebelumnya, dia mendatangi markas Satreskrim Polresta Banjarmasin. Warga Banjarmasin Barat ini berencana memintai bantuan pengacara Banua, yaitu Borneo Law Firm.
“Ada rencana untuk mendatangi kantor pengacara, tetapi mau konsultasi terlebih dahulu,” ungkapnya dihubungi Radar Banjarmasin, Jumat (10/6).

RR belum bisa memastikan kapan dia akan mendatangi kantor pengacara Borneo Law Firm. “Sudah mengontak, tapi tertunda,” ujarnya. Presiden Direktur Borneo Law Firm M Pazri membenarkan jika RR menghubunginya. “Ada menelepon dan berniat untuk konsultasi. Kami masih menunggu,” ucapnya.

Sementara itu, postingan pemilik akun Fadli Alfiat yang menuduh RR sebagai perempuan bokingan dan mencuri, bisa dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pendapat itu datang dari pengamat hukum Universitas Lambung Mangkurat, Achmad Ratomi. “Bisa dikenakan Pasal 45 ayat 3 UU ITE 2016 terkait penghinaan/pencemaran nama baik, denga pidana penjara maksimal 4 tahun denda Rp 750 juta,” ungkap, Jumat (10/6) sore. 

Terindikasi, menurut dia, pelaku sudah melakukan penghinaan dan fitnah, serta menyebarkan ke publik melalui media sosial Facebook hingga viral. Dampaknya, korban malu dan dirugikan. “Namun, sebelum menjerat dengan UU ITE, polisi harus membuktikan itu melalui perbuatan pidananya terlebih dahulu,” ucapnya.

Perbuatan pidana yang dimaksud dosen hukum pidana ini, pelaku menyebut kata boking dalam postingan yang sifatnya penghinaan dan sudah menyerang kehormatan korban. Sedangkan kata mencuri, mengarah kepada fitnah. Pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis itu, bisa pula dikenakan Pasal 310 ayat 2 KUHP. Sementara tuduhan fitnah dengan Pasal 311 UU KUHP. “Kalau sudah menemukan bukti, baru diarahkan unsur pidana UU ITE,” jelasnya.

Kasus ini sendiri tergantung dari sikap korban. Apakah ia melaporkan resmi ke polisi atau tidak. Jika lapor, aparat dapat memproses. Achmad Ratomi berkeyakinan, polisi sudah punya langkah untuk mengungkap kasus ini. Apalagi, jika dilihat melalui pemberitaan media cetak, korban sudah memiliki bukti capture postingan pelaku. Itu cukup bagi penyidik melakukan penelusuran.

“Perbuatan tindak pidana ITE itu dianggap terjadi ketika tulisan itu ter-upload, walaupun satu detik, kemudian dihapus,” tegasnya. Meski begitu, dalam kasus ini bisa saja tidak berlanjut ke meja hukum. Itu terjadi, apabila kedua pihak melakukan perdamaian. Istilah sekarang restorative justice. “Karena delik aduan, proses hukumnya bisa dicabut atas kesepakatan kedua pihak,” pungkasnya.(lam/gmp)

 
Editor : izak-Indra Zakaria