DIANTAR KE PENJARA: Eks Kepala BPN Tanbu, Kakan Izhar (depan) dan mantan bawahannya Iswanto saat dijemput kejari. FOTO: ZAYLAN ABDI/RADAR BANJARMASIN
Eks Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanah Bumbu, Kakan Izhar dan mantan anak buahnya diciduk jaksa. Dalam aksi berantas mafia tanah yang telah merugikan warga eks transmigrasi hingga Rp1 miliar lebih.
BATULICIN – Di hadapan wartawan, Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu I Wayan Wiradarma membeberkan, kasul ini berawal tahun 2017. Ketika itu, pemerintah pusat meluncurkan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Tujuannya agar warga miskin bisa mendapat sertifikat tanah gratis atas tempat mereka tinggal.
Di Kalsel, program ini umumnya menyasar warga transmigrasi. Yang penting tanahnya tidak bersengketa. Kakan kemudian memerintahkan Kasubsi Pengukuran Iswanto untuk turun ke desa. Ada empat desa yang disasar untuk sosialisasi.
Semuanya eks transmigrasi. Desa Bayansari, Banjarsari dan Purwodadi di Kecamatan Angsana. Ditambah Desa Sari Mulya di Kecamatan Sungai Loban.
Secara kasat mata, terlihat ekonomi warga pada empat desa itu tampak baik-baik saja. Lalu lalang truk sawit dan batu bara adalah pemandangan biasa. Bengkel alat berat juga ada di dalam desa.
Melihat itu, rupanya memicu niat busuk Kakan dan Iswanto. Mereka mulai menyusun rencana, meminta bayaran kepada warga desa yang dianggap berduit.
Iswanto memulai sosialisasi. Meminta bayaran dengan dalih macam-macam. Bagi warga desa, ini bukan rahasia lagi. Petugas BPN kerap meminta uang administrasi, uang transportasi, atau uang makan di lapangan. Dibungkus istilah sumbangan suka rela, tapi ujung-ujungnya mematok tarif.
Penelusuran Radar Banjarmasin, ulah lancung itu memicu broker-broker bermunculan.
Tapi I Wayan menepis cerita umum tersebut. Menurutnya Kakan dan Iswanto bekerja sendiri. “Pihak desa terpaksa. Karena mereka terdesak mau cepat-cepat sertifikatnya terbit,” ujarnya.
Ingin memiliki legalitas yang sudah lama dinantikan, jadilah warga ramai-ramai menyetor. “Hitungan sementara, uang yang mereka dapatkan Rp1 miliar,” sebutnya.
Duit itu diambil Iswanto, baru diserahkan ke Kakan. Setelah terkumpul, dibagi dua. Tapi masih ada kemungkinan kasus serupa terjadi juga di desa lainnya. “Sementara ini kami fokus ke empat desa itu dulu,” jelas I Wayan.
Waktu berjalan. Tidak ada ribut-ribut. Kakan dan Iswanto pun menikmati hasil kerja culas mereka. Lalu beberapa tahun kemudian Kakan pensiun, sedangkan Iswanto pindah tugas ke Kabupaten Tanah Laut. Awal 2022, Kejaksaan Agung gerah. Ratusan laporan penyelewengan di BPN masuk ke meja mereka. Para jaksa lalu diminta bersih-bersih.
Cari sana-sini, akhirnya jejak Kakan terendus. “Sprindik kami keluarkan pada 7 Maret,” beber Wayan. Rabu kemarin (13/7), disaksikan banyak wartawan, Kakan dan Iswanto digiring masuk mobil tahanan. Dibawa ke Lapas Kelas III Batulicin.
Meraka dikenakan UU Tipikor dengan ancaman hingga 20 tahun penjara.
Tersangka Sakit Jantung
Kuasa hukum para tersangka, Arbani menepis pernyataan kajari. Menurutnya, tidak ada paksaan untuk warga memberi, semuanya suka rela.Sebab dana yang disediakan pemerintah tidak cukup untuk biaya operasional mereka saat memproses sertifikat tanah gratis tersebut.
“Kan tidak mungkin dana dua juta, tapi yang digunakan (biaya operasional) perlu lima juta,” ujarnya. Karena itu dibuatlah kebijakan, agar warga membantu BPN. Arbani sedang berupaya menangguhkan penahanan. Khususnya untuk Kakan. Alasannya, dia sedang sakit jantung. “Kami akan memperjuangkan hak-hak para tersangka,” pungkasnya. (zal/gr/fud)