Setelah diduga terlibat perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) narkotika yang dilakukan oleh RI, diketahui Bareskrim Mabes Polri sudah melakukan penyitaan sejumlah aset. Diduga aset tersebut berkaitan dengan RI dan semua aset yang disita berada di Tarakan.
Diketahui, RI diamankan oleh personel Bareskrim Mabes Polri di depan Pelabuhan Tengkayu I SDF pada 4 Juni lalu. Diduga RI memiliki peran dalam TPPU narkotika. Berdasarkan pantauan Radar Tarakan, didapati ada beberapa rumah yang digaris polisi dan diduga merupakan penyitaan aset. Dua rumah yang garis polisi berada di rumah di Jalan Wijaya Kusuma dan satu rumah di Gang Cempaka RT 65.
Juru Bicara PN Tarakan, Imran Marannu Iriansyah saat dikonfirmasi mengatakan, terkait adanya penyitaan aset yang dilakukan oleh Mabes Polri, pihaknya enggan membeberkan terkait perkara apa.
“Kalau surat penyitaan itu sifatnya rahasia. Jadi kita tidak bisa mengekspos. Karena nanti penyitaan itu muaranya masuk ke dalam pokok perkara,” katanya, Rabu (19/6).
Ia menambahkan, untuk penyitaan aset nantinya akan tetap mengarah ke pokok perkara. Nantinya apabila perkara TPPU tersebut dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan. Namun terkait perkara TPPU yang diduga melibatkan RI dan adanya penyitaan aset, Imran belum bisa membeberkan hal tersebut.
Terkait dengan teknis penyitaan aset, lanjut Imran, memang pada intinya penyidik akan bermohon ke pengadilan dan nanti dari pengadilan akan membalas surat permohonan penyitaan sejumlah aset yang berkenaan dengan suatu perkara hanya ditembuskan ke penyidik.
“Nanti bisa dilihat di persidangan pokok perkaranya kalau mau lihat penyitaannya terkait itemnya,” imbuhnya.
Untuk di PN Tarakan, setiap harinya bisa menerima surat kurang lebih 50 surat permohonan penyitaan. Kemudian surat penggeledahan biasanya mencapai 80 surat yang dikeluarkan tiap hari. Sehingga pihaknya membutuhkan waktu untuk mencari masuknya surat penyitaan aset terkait dugaan perkara TPPU narkotika.
Terkait dengan adanya beberapa rumah yang digaris polisi, pihaknya belum bisa memastikan apakah itu terkait TPPU atau tidak.
“Itu diranah ke penyidikan atau mungkin bisa saja baru mulai penyidikan. Kita tidak bisa mencampuri itu,” jelasnya. (zar/lim)
Editor : Indra Zakaria