Oleh karena itu, pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) telah dilakukan oleh tim kuasa hukum terpidana Zohan di Pengadilan Negeri Samarinda pada Kamis, 13 Juni 2024. Permohonan PK terhadap berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan solar cell di Kutai Timur dilakukan karena adanya berkas yang tidak dikirimkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Samarinda beberapa waktu lalu.
“Bagaimana ceritanya beliau menjalani putusan terakhir kasasi, sedangkan untuk fokusnya kami masih punya hak untuk mengajukan pembelaan diri pada tingkat tersebut,” tegas Tumpak. Namun, dalam perjalanannya, berkas kontra memori kasasi tidak disertakan secara langsung saat majelis di Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan perkara.
“Posisinya kontra memori kasasi telah diberikan oleh penasihat hukum terdahulu namun tidak tercantum di dalamnya. Setelah kami cek, ternyata tidak terkirim sehingga putusannya seperti yang sekarang. Itu kekecewaan utama kami,” tekan Tumpak lagi.
Selain masalah berkas kontra memori kasasi, Tumpak juga kecewa karena tidak adanya legal standing pada putusan hukum di tingkat Mahkamah Agung. “Setelah kami baca, putusan kasasi tidak tercantum tanggal dan nomornya. Ini adalah hal yang sangat penting sekali, mengingat ini menyangkut hidup klien kami dan putusan yang akan dijalankan,” tambahnya.
Dengan semua hal yang telah dipaparkannya, Tumpak berharap agar majelis hakim di tingkat MA bisa mengabulkan permohonan PK.
“Harapan kami hakim agung bisa kembali memeriksa dengan seksama, melihat fakta yang kami sampaikan sehingga terjadi perbaikan putusan yang adil di tingkat PK demi keadilan berkemanusiaan,” tandasnya.
Pernyataan Tumpak dibantah oleh pihak Pengadilan Negeri (PN) Samarinda. Melalui Wakil Ketua (Waka) PN Samarinda, Ary Wahyu Irawan, dijelaskan bahwa berkas kontra memori tersebut sejatinya sudah dikirim, meski sedikit terlambat.
“Alasan PK yang pertama adalah bahwa pihak pemohon mengajukan dengan alasan kontra memori kasasi tidak dikirimkan bersamaan dengan berkas perkara. Tapi sebenarnya kontranya itu disusulkan,” jelas Ary, Jumat (26/6).
Lanjutnya, berkas kontra memori kasasi terpidana itu dikirim menyusul karena tidak adanya kewajiban dalam peraturan. Dan lagi, kontra memori kasasi itu sejatinya tidak wajib, karena yang wajib adalah memori kasasi.
“Kontra memori kasasi itu sejatinya tidak wajib, karena yang wajib adalah memori kasasi,” tegasnya. Meski bersifat tidak wajib, hal tersebut tidak menghilangkan hak dari pemohon, alias terpidana, untuk mengajukan berkas kontra memori kasasi dalam perkaranya. Ary mengaku sangat memahami upaya hukum yang sedang ditempuh terpidana Zohan. Sebab dalam kontra memori kasasi terdapat pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terhadap perkara Zohan.
“Memang menurut pemohon ada pertimbangan dari pengadilan tinggi yang tidak dipertimbangkan Mahkamah Agung. Kalau kami setelah menerima kontra memori PK, kami hanya tinggal langsung memberikan saja kepada Mahkamah Agung. Itu pun kami lakukan dalam waktu 30 hari dari sidang terakhir kemarin dan sudah kami kirim berkasnya,” tandasnya. (kis/beb)