Pemberian fee proyek 10 persen ke pejabat di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan (Satker PJN) I BBPJN Kaltim tak hanya bersumber dari PT Fajar Pasir Lestari. Operasi tangkap tangan KPK akhir November 2023 juga menyingkap pemberian dari CV Baja Sari.
Nono Mulyatno, pemilik CV Baja Sari yang juga terpidana dalam perkara suap dan gratifikasi garapan komisi antirasuah bersaksi di persidangan dengan terdakwa, Kepala Satker PJN I BBPJN Kaltim Rachmat Fadjar dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Satker PJN I Riado Sinaga.
Ketika diperiksa sebagai saksi, Nono mengaku permintaan fee itu muncul selepas perusahaannya memenangi lelang proyek secara elektronik. “Beberapa kali disampaikan Pak Riado. Dia bilang jangan lupa dana halo-halo,” akunya.
Perusahaannya memang banyak mendapat proyek swakelola seperti pengerjaan marka jalan atau penerangan jalan umum. Pemberian fee 10 persen itu diberikannya setiap proyek rampung dikerjakan dan pembayaran sudah lunas diterimanya. Untuk pembagian fee antara kasatker dan PPK yang mengelola proyek, saksi menyebut. “Biasanya satu pintu ke PPK.”
Selain Riado yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Pemberian fee juga terjadi ke PPK lainnya di Satker PJN I. Seperti Rudy Hartono, Triberias, dan Hoctry Efendy Hutagalung.
Selain mendapat puluhan proyek swakelola, perusahaan lain miliknya, seperti CV Dua Putra dan CV Wirawan Bakti yang juga mendapat proyek di Satker PJN I. Untuk CV Dua Putra, lanjut dia, sempat dipinjam Riado Sinaga. “Jadi ada proyek yang didapat CV Dua Putra, dipinjam Pak Riado. Dia yang kerjakan saya hanya mendapat fee peminjaman bendera,” akunya.
Fee yang diberikannya pun disebutnya tak sebesar yang diberikan PT FPL yang mencapai Rp 1,01 miliar. “Ratusan juta saja pak, ada yang ke Kasatker. Lalu tiga PPK, dari Riado, Rudy Hartono, hingga Triberias,” terangnya mengakhiri. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : Kaltim Post