PROKAL.CO - Sampai saat ini di Kubu Raya ada dua kepala desa (kades) yang tersangkut masalah hukum. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kubu Raya, Jakariansyah.
Ia menyebut di 2024 ini, terdapat dua kepala desa di Kubu Raya terjerat masalah hukum yakni Kepala Desa Mengkalang, Kecamatan Kubu, terlibat dalam kasus penggunaan anggaran desa, sementara Kepala Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, tersangkut masalah pertanahan dan dugaan pemalsuan SPT tanah.
"Untuk Kepala Desa Mengkalang terkait dengan penggunaan anggaran desa, dan Kepala Desa Sungai Raya Dalam yang terkait dengan kebijakan pertanahan dan dugaan pemalsuan SPT tanah," ungkap Jakariansyahdi lansir Pontianak Post di Sungai Raya.
Pihaknya menerapkan berbagai inovasi untuk mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Seperti penerapan sistem pengelolaan keuangan desa secara non-tunai melalui Cash Management System (CMS).
Namun kenyataannya dua kepala desa tersebut harus menghadapi masalah hukum yang berdampak pada kelangsungan pemerintahan desa mereka.
"Kami terus berupaya memaksimalkan pengelolaan keuangan desa dan memastikan administrasi pemerintahan desa berjalan dengan baik. Namun, dengan adanya masalah hukum yang melibatkan dua kepala desa ini, kami terpaksa mencari pengganti sementara untuk memimpin desa masing-masing," jelas Jakariansyah.
Meskipun kepala desa yang bersangkutan bermasalah, menurutnya, pemerintahan desa harus tetap berjalan sesuai dengan sistem dan aturan yang berlaku.
Oleh karena itu, langkah yang diambil adalah melakukan pergantian kepala desa sementara (Pj) untuk kedua desa tersebut.
"Walaupun kepala desa definitif sebelumnya bermasalah, pemerintahan desa harus tetap berjalan sesuai koridor dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, kami mengambil langkah untuk melakukan pergantian kepala desa sementara," tambah Jakariansyah.
Jakariansyah menjelaskan lebih lanjut bahwa apabila kedua kepala desa yang tersandung masalah hukum tersebut sudah memiliki keputusan hukum tetap, pihaknya akan segera melakukan pemberhentian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Ada tahapan mulai dari pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap bagi kepala desa yang terlibat masalah hukum," ujarnya.
Untuk sementara waktu, lanjut Jakariansyah, pihaknya telah menunjuk pejabat sementara (Pj) untuk mengisi jabatan Kepala Desa Mengkalang.
"Pj ini harus berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kami sudah memproses ini dan SK Bupati terkait penunjukan Pj Kepala Desa telah keluar," tambahnya.
Terkait Kepala Desa Sungai Raya Dalam, Jakariansyah mengungkapkan bahwa kasusnya masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian.
Namun, untuk memastikan pelayanan pemerintahan desa tetap berjalan, pihaknya telah meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Raya Dalam untuk mengadakan musyawarah dan mengusulkan Pelaksana Tugas (Plt) kepala desa.
"Untuk Plt, kami mengambil dari perangkat desa. BPD sudah menyetujui agar Plt Kades berasal dari Sekretaris Desa, dan kami sudah memprosesnya. Semoga dalam waktu dekat, Keputusan Bupati terkait pengangkatan Plt Kepala Desa Sungai Raya Dalam dapat terbit. Dengan demikian, seluruh pelayanan di desa akan tetap dikoordinasikan oleh Pj dan Plt Kepala Desa," jelas Jakariansyah.
Meskipun Plt memiliki kewenangan terbatas, pihaknya berharap pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
"Meskipun Plt memiliki kewenangan terbatas, kami berharap pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar," ujarnya.
"Melalui sejumlah langkah yang kami lakukan, diharapkan tata kelola pemerintahan desa tetap berjalan lancar dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat, meskipun terdapat perubahan kepemimpinan sementara di dua desa tersebut," pungkas Jakariansyah. (ash)
Editor : Indra Zakaria