SAMARINDA – Perselisihan bisnis antara pengusaha Nur Fadiah (NF) dan Irma Suryani (IS) terus bergulir. Kasus ini berawal dari laporan yang di buat pada tahun 2021 di Polda Kalimantan Timur terkait dugaan perampasan barang – barang berharga milik NF.
Permasalahan ini bermula Ketika IS terlibat dalam kerja sama bisnis dengan NF. Bisnis ini mencakup perdagangan barang – barang branded, termasuk berlian. Namun, dalam perjalananya, IS diduga mengambil barang – barang berharga milik NF tanpa ijin.
Kuasa tim hukum NF, Mansyur yang resmi ditunjuk pada 19 November 2024 kembali melayangkan surat tuntutan ke Polda kaltim terhadap saudara IS. Tak tanggung – tanggung dua pasal yang dilayangkan secara langsung. Yakni pasal 368 ayat I dan 369 ayat 2 KUHP tentang perampasan dan ancaman. Yang mana salah satu pasal berisi ancaman sembilan tahun kurungan.
Dijelaskan Mansyur, permasalahan ini sudah berjalan sejak 2021 lamanya. Terkait perampasan aset kliennya secara yang tidak memiliki titik terang hingga saat ini Polda kaltim. Dan anehnya IS tidak dilakukan penahanan. “Karena kita bayangkan perkara selama tiga tahun lamanya tidak ada kejelasan. Dan menjadi tanya tanya kita selaku tim kuasa hukum yang baru seperti saya mengapa tidak ada titik terang dari kasus saudara IS ini,” tanya Mansyur, saat ditemui di salah satu kafe Samarinda pada, Sabtu (23/3).
Menurut Mansyur, pada saat gelar perkara khusus saudara IS ini sudah mengakui pengambilan barang – barang milik NF. Karena pada saat gelar perkara itu dihadiri oleh pelapor, terlapor, ahli serta tim semua unit di Polda Kaltim. Total barang yang diambil oleh saudara IS ini total kotornya senilai Rp 16 miliar. Sebanyak 30 item, Adapun tujuh sertifikat tanah dan bangunan, BPKB mobil, berlian dan jam tangan. Kalau di list itu ada 30 item barang yang diambil IS. Hingga berita ini ditayangkan kasus masih bergulir dan berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan tinggi.
Terpisah, dihubungi via telpon kuasa hukum IS, Jumintat Napitupulu mengakui bahwa status klienya yakni IS naik penetapan tersangka. “Kita enggak menyangkal itu, tapi kemudian harus dilihat dulu duduk persoalannya dari awal. Kan harus diuji kalau diancam dengan ancaman pemerasan dan pengancaman sesuai dengan pasal 368 dan 369, kita menegakkan hukum harus diuji. Bagaimana cara klien kita IS memeras dan mengancam FN ini,” tuturnya.
Sedangkan barang itu diserahkan langsung, diantarkan langsung oleh saudari NF. Pertama sekali diserahkan cek itu di tahun 2016 Desember. Terus kemudian sejak berjalanya waktu 2018 akhir diserahkan BPKB dan sertifikat hak milik. “Jadi tidak pernah dirampas apalagi dibilang dirampas diambil dari rumahnya kan tidak mungkin. Seorang ibu IS bisa mendatangi dan kemudian merampas dokumen-dokumen itu dari NF selaku pelapor,” ungkapnya. (*)
Editor : Indra Zakaria