PROKAL.CO, TENGGARONG – Keterlambatan pembayaran insentif guru honorer di Kutai Kartanegara (Kukar) akhirnya menemukan titik terang. Setelah tertunda hingga empat bulan, DPRD Kukar memastikan hak para tenaga pendidik non-ASN tersebut segera direalisasikan.
Kepastian itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kukar, Kamis (30/4/2026) kemarin. Dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait guna mencari solusi atas persoalan yang telah berlarut.
Ketua PGRI Kukar, Nasruddin Zainuddin, mengapresiasi langkah Komisi IV DPRD yang memfasilitasi aspirasi para guru, khususnya non-ASN yang terdampak langsung.
“Pertama tentu kita mengucapkan terima kasih kepada Komisi IV DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah mengundang PGRI untuk memfasilitasi perjuangan kesejahteraan guru-guru, bukan hanya guru ASN saja, tetapi juga sangat concern terhadap kesejahteraan guru non-ASN,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, keterlambatan pencairan insentif telah berlangsung sekitar empat bulan dan berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi para guru honorer.
Meski demikian, Nasruddin memahami adanya kendala administratif dan regulasi dalam proses pencairan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) disebut masih menunggu penyempurnaan aturan serta advice dari pihak kejaksaan sebagai bagian dari kehati-hatian pengelolaan keuangan daerah.
“Dari Dinas Pendidikan disampaikan bahwa saat ini tinggal menunggu advice dari kejaksaan. Insya Allah, jika advice tersebut sudah keluar, maka insentif guru honorer yang selama ini ditunggu-tunggu akan segera dicairkan,” katanya.
Ia menegaskan, PGRI akan terus mengawal proses ini hingga tuntas, termasuk memastikan seluruh guru non-ASN—baik di sekolah negeri maupun madrasah negeri dan swasta—mendapatkan haknya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kukar Andi Faisal memastikan persoalan tersebut kini sudah menemukan solusi dan tinggal menunggu tahap akhir administrasi.
“Jika semua berjalan lancar, pembayaran insentif diperkirakan bisa direalisasikan pada minggu depan,” ungkapnya.
Politikus muda PDI Perjuangan ini menegaskan, anggaran untuk pembayaran insentif sebenarnya telah tersedia dan dalam kondisi aman. Kendala yang terjadi lebih disebabkan oleh proses administratif yang harus diselesaikan sesuai ketentuan.
DPRD Kukar juga mendorong Disdikbud agar lebih proaktif dalam menyelesaikan persoalan tersebut, mengingat insentif merupakan hak dasar para guru honorer.
“Tidak ada alasan untuk tidak membayarkan insentif tersebut. Dana telah disiapkan melalui skema penganggaran, termasuk melalui efisiensi anggaran,” tegasnya.
Koordinasi lintas sektor terus dilakukan agar seluruh tahapan berjalan sesuai rencana. DPRD bersama pemerintah daerah berkomitmen mengawal proses hingga pencairan benar-benar terealisasi, sehingga beban para guru honorer yang selama ini menunggu dapat segera teratasi. (moe)
Editor : Indra Zakaria