PROKAL.CO, TENGGARONG – Rencana pembentukan Dinas Kebudayaan di Kutai Kartanegara (Kukar) kembali didorong pemerintah daerah. Besarnya beban kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dinilai membuat urusan pelestarian budaya belum bisa digarap maksimal, padahal Kukar menyandang identitas sebagai wilayah kerajaan tertua di Nusantara.
Kepala Disdikbud Kukar Heriansyah mengatakan pemisahan urusan pendidikan dan kebudayaan menjadi kebutuhan mendesak agar penanganan dua sektor besar tersebut bisa berjalan lebih optimal.
Saat ini, kata dia, Disdikbud Kukar harus menangani persoalan pendidikan yang sangat luas, mulai dari ratusan sekolah hingga ribuan tenaga pendidik di berbagai wilayah.
“Harapan kita memang Dinas Pendidikan harus berpisah dengan kebudayaan, karena beban kerjanya sangat besar. Pendidikan mengurus ratusan sekolah dan ribuan guru,” ujar Heriansyah, Selasa (19/5/2026).
Menurut Heriansyah, persoalan tersebut bukan semata soal struktur birokrasi, tetapi menyangkut efektivitas kerja pemerintah dalam membagi fokus penanganan.
Dengan urusan pendidikan yang begitu kompleks membuat ruang pengelolaan sektor kebudayaan belum bisa maksimal, terutama dalam penguatan sejarah, tradisi, hingga pelestarian warisan budaya Kutai.
“Ini bukan hanya soal manajemen, tetapi soal beban kerja dan pembagian waktu. Resolusi persoalan itu bukan hanya bicara finansial atau sumber daya, tetapi juga soal waktu sebagai resource,” jelasnya.
Rencana pembentukan Dinas Kebudayaan sendiri, lanjut Heriansyah, masih terus dibahas bersama pemerintah pusat dan DPRD Kukar. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu penilaian atau skor kelembagaan dari Kementerian PAN-RB.
“Dinas Kebudayaan ini terus kita dorong, baik di eksekutif maupun legislatif. Teman-teman legislatif juga sedang menunggu, hanya saja kita masih menunggu skor dari Kementerian PAN-RB,” katanya.
Heriansyah menegaskan, Kukar memiliki beban sejarah dan tanggung jawab kebudayaan yang besar karena dikenal sebagai wilayah asal Kerajaan Kutai Kartanegara, yang selama ini disebut sebagai kerajaan tertua di Nusantara.
Menurutnya, status historis tersebut seharusnya diikuti dengan keseriusan kelembagaan dalam menjaga dan merawat identitas budaya daerah.
“Sementara Kutai Kartanegara adalah kerajaan tertua yang memiliki nilai sejarah dan peradaban tinggi yang harus dilestarikan,” tegasnya.
Keberadaan Dinas Kebudayaan diyakini akan membuat program pelestarian budaya lebih fokus, terarah, dan tidak lagi menjadi urusan sampingan di tengah padatnya persoalan pendidikan.
“Menurut saya sudah selayaknya Kutai Kartanegara memiliki Dinas Kebudayaan tersendiri agar kerja-kerja pelestarian budaya bisa lebih terarah dan terstruktur,” pungkas Heriansyah.
Dorongan pembentukan Dinas Kebudayaan itu juga muncul di tengah semakin kuatnya upaya Pemkab Kukar mengangkat sejarah Kesultanan Kutai Kartanegara serta tokoh pahlawan nasional Sultan Aji Muhammad Idris dan kebudayaan lokal. Sebagai bagian dari identitas daerah dan penguatan literasi sejarah generasi muda. (moe)
Editor : Indra Zakaria