PROKAL.CO, TENGGARONG – Mengurus dokumen administrasi di Kutai Kartanegara ke depan tak lagi harus menghabiskan waktu dan biaya dengan datang ke Tenggarong. Pemerintah Kabupaten Kukar mulai menyiapkan Mini Mal Pelayanan Publik (MPP) di setiap kecamatan agar layanan publik semakin dekat dan mudah dijangkau masyarakat.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pelayanan publik, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari ibu kota kabupaten dan kerap menghadapi kendala saat mengakses layanan administrasi berbasis digital.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, hasil evaluasi menunjukkan kualitas pelayanan di MPP terus mengalami peningkatan. Hal itu tercermin dari meningkatnya indeks kepuasan masyarakat maupun penilaian pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kukar.
“Alhamdulillah trennya keberadaan Mal Pelayanan Publik ini semakin membaik, respons masyarakat juga semakin membaik. Ini nampak dari hasil survei indeks kepuasan pelanggan yang mengunjungi MPP, trennya membaik dan penilaian dari pusat terhadap MPP kita juga semakin membaik,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah daerah masih melihat sejumlah aspek yang perlu diperkuat. Selain pembaruan fasilitas dan penataan ruang pelayanan, perluasan akses hingga ke tingkat kecamatan menjadi salah satu prioritas utama.
Mini MPP sesuai dengan janji politiknya bersama Rendi Solihin saat Pilkada. Akan menjadi pusat pelayanan sekaligus pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kendala saat menggunakan layanan administrasi digital.
Saat ini, MPP Kukar telah memiliki aplikasi Metaverse yang memungkinkan berbagai layanan diakses melalui telepon seluler. Namun, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan atau fasilitas yang memadai untuk memanfaatkan layanan tersebut secara mandiri.
“MPP sudah memiliki aplikasi Metaverse yang memungkinkan masyarakat mengurus berbagai layanan melalui handphone. Ketika terjadi kendala, cukup datang ke Mini MPP di kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” jelasnya.
Agar layanan digital berjalan optimal, Pemkab Kukar juga mengintegrasikan pengembangan Mini MPP dengan program internet gratis desa yang tengah dipersiapkan bersama Telkom University.
Aulia juga memastikan pemerintah akan kembali berdiskusi dengan Telkom University untuk menentukan model terbaik penyediaan jaringan internet di wilayah Kukar yang memiliki karakter geografis luas dan beragam.
“Nantinya lulusan Telkom University asal Kukar juga akan dilibatkan dalam implementasi program,” tutup Aulia.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar, Alfian Noor, mengatakan evaluasi semester pertama 2026 juga difokuskan pada perluasan jumlah instansi yang memberikan pelayanan di MPP.
“Saat ini baru ada 26 tenant yang memberikan pelayanan di MPP. Masih ada sekitar enam sampai tujuh OPD maupun instansi vertikal yang sedang berproses untuk bergabung,” katanya.
Ia menjelaskan, persiapan Mini MPP kini memasuki tahap penyelesaian perangkat lunak dan penyiapan sumber daya manusia. Operator yang ditempatkan di setiap kecamatan nantinya akan dibekali pelatihan khusus agar mampu mendampingi masyarakat dalam mengakses layanan berbasis digital.
“Konsep dari Mini MPP ini adalah memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di kecamatan sehingga seluruh pelayanan dapat terintegrasi dalam satu tempat, sama seperti di MPP Kabupaten Kutai Kartanegara,” pungkasnya.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, kehadiran Mini MPP tidak hanya memangkas jarak tempuh masyarakat dalam mengurus administrasi, tetapi juga menjadi langkah penting mewujudkan pelayanan publik yang lebih merata, cepat, dan inklusif hingga ke pelosok Kutai Kartanegara. (moe)
Editor : Indra Zakaria