PROKAL.CO, TENGGARONG – Tantangan fiskal yang membayangi Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memicu kekhawatiran terhadap keberlangsungan berbagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di tengah kondisi itu, belasan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara turun ke jalan, Kamis (23/7/2026), menuntut kejelasan langkah pemerintah dalam menjaga pelayanan publik dan memastikan hak-hak masyarakat tetap terpenuhi.
Aksi bertajuk "Evaluasi Program Kukar Idaman Terbaik dan Evaluasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026" diawali di Kantor Bupati Kukar sebelum berlanjut ke Kantor DPRD Kukar. Massa membawa sejumlah tuntutan yang menitikberatkan pada transparansi kebijakan pemerintah di tengah tekanan fiskal, mulai dari strategi bertahan menghadapi penurunan kemampuan keuangan daerah hingga pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
Aksi tersebut ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah dan DPRD Kukar.
Ketua HMI Cabang Kutai Kartanegara, Zulhansyah, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk evaluasi terhadap implementasi program pemerintah yang dinilai menghadapi tantangan akibat keterbatasan anggaran daerah.
Hingga bulan Juli 2026 ini, sejumlah program unggulan Kukar Idaman Terbaik belum dapat berjalan optimal karena kemampuan fiskal daerah mengalami tekanan. Di sisi lain, Kukar sebagai daerah penghasil dinilai belum sepenuhnya menerima hak keuangan yang semestinya diperoleh dari pemerintah pusat.
"Pada intinya kami melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dianggarkan dan apa yang telah menjadi program pemerintah. Kami melihat implementasi Program Kukar Idaman Terbaik saat ini tidak semuanya bisa berjalan karena kondisi anggaran daerah yang stagnan," ujarnya.
Pemerintah daerah lanjutnya, perlu lebih tegas memperjuangkan hak daerah kepada pemerintah pusat. Sebab, keterlambatan penyaluran dana transfer berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Zulhansyah, selama ini Kukar memberikan kontribusi besar melalui sektor industri ekstraktif. Namun, ketika hak daerah belum sepenuhnya diterima, roda pembangunan dan perekonomian masyarakat ikut melambat.
"Sebagus apa pun program pemerintah, tanpa dukungan anggaran tentu tidak akan bisa berjalan. Ini menjadi kritik kami agar pemerintah lebih berani memperjuangkan hak-hak daerah," tegasnya.
Dalam aksinya, HMI menyampaikan sepuluh tuntutan. Di antaranya meminta Pemkab Kukar membuka strategi konkret menghadapi krisis fiskal, memastikan penyesuaian anggaran tidak mengorbankan pelayanan publik, melakukan peninjauan target RPJMD secara transparan, serta membuka informasi mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain itu, HMI juga meminta transparansi pengadaan videotron desa, keterbukaan data bantuan perikanan, percepatan penanganan persoalan lingkungan dan aktivitas pertambangan ilegal, keterbukaan pengelolaan ekonomi karbon, peningkatan efektivitas penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Kukar, hingga mendorong DPRD memanggil BUMD untuk membuka data perencanaan, realisasi kerja, serta pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen.
Menanggapi aspirasi tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Muhamad Iriyanto, mengakui pemerintah memang sedang menghadapi tekanan fiskal yang juga dirasakan banyak daerah di Indonesia.
Akibat keterbatasan anggaran, pemerintah harus menyusun ulang skala prioritas agar pelayanan dasar dan belanja wajib tetap berjalan.
"Kami memang sedang mengalami kesulitan fiskal dan itu merata di seluruh Indonesia. Dengan dana yang terbatas sementara kebutuhan pembangunan sangat banyak, tentu yang didahulukan adalah belanja wajib seperti gaji pegawai, operasional, dan pelayanan dasar. Setelah itu baru dialokasikan untuk program prioritas masyarakat," jelasnya.
Pemerintah juga dipastikan Iriyanto telah menyusun berbagai strategi penyesuaian anggaran dalam beberapa pekan terakhir. Sehingga program-program prioritas tetap dapat dilaksanakan meski kemampuan keuangan daerah menurun.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid menyatakan pihaknya menyambut baik penyampaian aspirasi HMI. Menurutnya, kondisi fiskal yang terjadi saat ini memang berdampak terhadap perekonomian daerah maupun masyarakat.
Ia mengungkapkan masih terdapat sekitar Rp300 miliar hak anggaran Kukar yang belum disalurkan pemerintah pusat. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab sejumlah program pembangunan mengalami tekanan.
"Kami berharap anggaran yang menjadi hak daerah segera disalurkan sehingga program-program yang telah disepakati dalam APBD 2026 dapat berjalan. Pembangunan di kecamatan, kelurahan, dan desa akan membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat," kata politikus Partai Golkar tersebut.
Dasid juga mendorong perusahaan yang beroperasi di Kukar lebih banyak melibatkan tenaga kerja lokal sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementara hasil dialog antara HMI, pemerintah daerah, dan DPRD melalui nota kesepahaman diharapkan menjadi pijakan untuk mengawal penyelesaian berbagai persoalan fiskal yang kini dihadapi Kukar. (moe)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co