PROKAL.CO, TENGGARONG – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil sikap politik di tengah agenda strategis yang membahas arah kebijakan keuangan daerah, Selasa (28/7/2026).
Belasan anggota fraksi partai tersebut memutuskan walk out dari Ruang Sidang Utama DPRD Kukar sebelum dimulainya Rapat Paripurna Ke-14 Masa Sidang III.
Paripurna dengan agenda Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 itu sempat dihentikan sementara setelah Ketua Fraksi PDI-P, DPRD Kukar, Sugeng Hariyadi, menyampaikan secara resmi bahwa fraksinya belum dapat bergabung dalam rapat paripurna dengan alasan tidak ingin tergesa-gesa.
Menanggapi sikap tersebut, Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyatakan menyayangkan keputusan Fraksi PDI-P meninggalkan rapat pada tahap penyampaian rancangan kebijakan dan keuangan yang disampaikan pemerintah daerah.
Mengingat pentingnya agenda paripurna tersebut sebagai ajang menyampaikan arah pembangunan daerah dalam kerangka visi besar Kukar Idaman Terbaik periode 2025–2030 di tahun 2027.
"Semua orang tahu bahwa visi besar Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Kukar Idaman Terbaik. Kebijakan yang kami sampaikan juga seluruhnya mengarah pada Kukar Idaman Terbaik," ujarnya usai paripurna.
Ia mengatakan, pemerintah daerah hadir untuk menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas pembangunan tahun 2027 sebagai bagian dari tahapan awal penyusunan APBD.
Semestinya, seluruh fraksi dapat mendengarkan terlebih dahulu poin-poin yang disampaikan pemerintah sebelum memasuki tahap pembahasan lebih lanjut.
"Kalau ada yang tidak mau mendengarkan penyampaian terkait Kukar Idaman Terbaik, tentu kami juga kurang memahami apakah itu mendukung atau tidak mendukung visi besar Kukar Idaman Terbaik untuk periode 2025–2030," katanya.
Baca Juga: Job Fair di Berau Digelar Dua Hari, Ada 23 Perusahaan yang Ikut, dari Pertambangan hingga Hotel
Aulia memastikan, pemerintah daerah menghormati sikap politik setiap fraksi di DPRD. Karena hal tersebut merupakan bagian dari dinamika kebijakan dan proses demokrasi.
"Namun itu kembali kepada masing-masing pihak karena hal tersebut merupakan bagian dari dinamika kebijakan," ucapnya.
Meski demikian, proses paripurna tetap dapat berjalan dengan baik bersama fraksi-fraksi lain yang memilih bertahan dan mengikuti penyampaian rancangan KUA-PPAS APBD 2027.
Berkaitan dengan visi besar lima tahun Kukar Idaman Terbaik serta apa yang akan diwujudkan untuk masyarakat pada tahun 2027.
"Alhamdulillah proses penyampaian itu bisa berjalan dengan baik dan lancar," tuturnya.
Aulia sangat menyayangkan sikap ini, mengingat bahwa tahapan ini baru tahap penyampaian. Namun, ia menilai setiap orang berhak bersikap dan bertindak sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
"Kami tidak memiliki kewenangan untuk menahan Fraksi PDI Perjuangan untuk tetap berada di dalam ruangan paripurna," katanya.
Paripurna ke-14 tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus penyusunan APBD 2027 karena menjadi dasar bagi pembahasan lebih lanjut antara DPRD dan pemerintah daerah mengenai arah prioritas pembangunan serta plafon anggaran sementara tahun mendatang.
Baca Juga: NAM Air Hentikan Sementara Rute Sampit–Jakarta, Dishub Kotim Usulkan Penambahan Armada Super Air Jet
Meski diwarnai walk out Fraksi PDI-P, penyampaian rancangan KUA-PPAS APBD 2027 oleh pemerintah daerah tetap dilanjutkan hingga selesai bersama fraksi-fraksi yang hadir.
Sebagaimana dalam penyampaiannya, Aulia Rahman Basri memaparkan rancangan awal untuk APBD 2027 bernilai Rp 5,4 triliun. (moe/far)
Editor : Faroq Zamzami