PROKAL.CO, TENGGARONG - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil sikap politik di tengah agenda strategis yang membahas keuangan. Pada hari Selasa (28/7/2026), belasan anggota fraksi memutuskan untuk walk out dari Ruang Sidang Utama DPRD Kukar sebelum dimulainya Rapat Paripurna ke-14 Masa Sidang III.
Paripurna dengan acara Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 ini dihentikan sementara. Usai Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kukar Sugeng Hariyadi menyampaikan secara resmi pada pimpinan maupun peserta sidang bahwa fraksinya belum dapat bergabung pada rapat paripurna ini—dengan alasan tidak ingin tergesa-gesa.
Sesaat setelah pengumuman tersebut, belasan anggota fraksi mengikuti Sugeng keluar ruangan—mengambil sikap terhadap pembahasan APBD 2027. Sekretaris PDI Perjuangan DPRD Kukar Andi Faisal mengungkapkan, alasan walk out murni didasari sikap mereka yang tidak ingin tergesa-gesa membahas anggaran tahun depan.
"Kami mencoba merapatkan kembali secara internal fraksi terkait pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Yang dibahas ini 2027, dan sangat krusial. Sehingga kami memilih pelan dan tidak tergesa-gesa agar hasilnya benar-benar maksimal," beber Faisal kepada awak media di luar ruang sidang.
Di tahun 2027, Faisal mengatakan masih ada beberapa agenda besar yang mesti dibahas ulang—seperti perihal pegawai maupun kebutuhan lainnya. Ia juga meminta masyarakat tidak berpikiran negatif. PDI Perjuangan tetap mendukung pemerintahan Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin.
Faisal juga mengaku, fraksinya baru saja menerima dokumen rancangan KUA-PPAS APBD 2027. Tim ahli pihaknua juga mencoba mengoreksi, dan ada beberapa hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut dengan TAPD.
"Kami sudah membaca dan melihat dokumennya (Rancangan KUA-PPAS). Tetapi karena kondisi fiskal kita mepet dan keuangan daerah belum stabil, kami merasa perlu mendesain ulang beberapa hal," lanjutnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga berharap perjalanan pemerintahan pada 2027 tetap stabil dan tidak ada gonjang-ganjing terkait penempatan anggaran dengan kebutuhan yang ada. Mengingat kondisi keuangan tahun depan yang sangat mepet, PDI Perjuangan akan menyiapkan penawaran atau masukan untuk pemerintah daerah.
Namun yang pasti, dalam waktu dekat Faisal dan jajaran akan menyelesaikan pembahasan. Yang hasilnya nanti akan dikomunikasikan kepada pemerintah daerah. Karena partainya dalam pembahasan 2027, tidak ingin muncul masalah di kemudian hari atau ada sesuatu yang tidak tepat.
"Lebih baik kami melakukan pembahasan secara lebih matang. Karena ini kesepakatan dan amanah dari Partai dan saya selaku Sekretaris," tutup Faisal. (moe)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co