PROKAL.CO, TENGGARONG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Kartanegara memastikan langkah walkout dari rapat paripurna penyampaian Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 pada Selasa (28/7/2026) murni keputusan internal fraksi, bukan instruksi dari DPC maupun pihak luar.
Sikap tersebut ditegaskan sebagai bentuk dukungan dan perhatian terhadap keberlanjutan program Kukar Idaman Terbaik di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar, Rahmat Dermawan, mengatakan fraksinya merasa perlu melakukan pendalaman terhadap materi yang disampaikan pemerintah karena penurunan APBD dinilai cukup signifikan dan berpotensi memengaruhi pelaksanaan program prioritas daerah.
Langkah yang diambil fraksi ini bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah daerah, melainkan bagian dari fungsi kontrol DPRD agar perencanaan anggaran disusun lebih matang dan realistis.
“Sikap yang diambil teman-teman fraksi merupakan representasi atau bentuk perhatian kami terhadap Kukar Idaman Terbaik. PDI Perjuangan adalah bagian dari pihak yang selama ini mengampanyekan Kukar Idaman Terbaik kepada masyarakat,” ujarnya, Rabu (29/7/2026).
Rahmat mengakui Fraksi PDI Perjuangan ikut merasakan tantangan yang sedang dihadapi pemerintah daerah akibat penurunan kemampuan fiskal. Karena itu, fraksi menilai perlu ada koreksi, penyesuaian, dan pendalaman terhadap dokumen KUA-PPAS sebelum masuk ke tahap pembahasan lebih lanjut.
“Kami merasa perlu ada koreksi, penyesuaian, dan pendalaman terhadap apa yang telah disampaikan pemerintah. Sebagai fungsi kontrol DPRD, kami ingin memperdalam pembahasan tersebut,” katanya.
Ia menegaskan hubungan antara fraksi dan pemerintah daerah tetap berada dalam koridor mendukung pemerintahan Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin. Menurutnya, dukungan tidak harus diwujudkan dengan selalu menyetujui seluruh kebijakan tanpa kajian yang mendalam.
“Ini justru bentuk kecintaan kami kepada pemerintah, bukan sebaliknya. Seorang sahabat tidak harus selalu mengiyakan semua yang disampaikan,” tegasnya.
Rahmat menilai ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan Aulia–Rendi sangat tinggi, sementara kemampuan anggaran saat ini terbatas. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut pemerintah dan DPRD sama-sama menyiapkan kebijakan yang lebih terukur agar program prioritas tetap dapat berjalan optimal.
Ia juga membantah isu yang menyebut adanya instruksi dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kukar Rendi Solihin untuk meninggalkan rapat paripurna. Rahmat memastikan keputusan tersebut lahir dari pembahasan internal anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar.
“Tidak ada instruksi dari siapa pun untuk meninggalkan rapat paripurna. Itu merupakan keputusan kolektif teman-teman di Fraksi PDI Perjuangan,” jelasnya.
Rahmat menjelaskan, fraksi membutuhkan waktu untuk mempelajari materi yang disampaikan pemerintah agar pembahasan berikutnya dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan tidak terburu-buru.
“Kami merasa apa yang disampaikan pemerintah perlu dikuatkan, sehingga kami membutuhkan waktu untuk mempelajari materi tersebut terlebih dahulu. Jadi tidak ada instruksi sama sekali,” ujarnya.
Rahmat menegaskan PDI Perjuangan tetap konsisten mengawal pemerintahan Aulia–Rendi karena partainya merupakan satu-satunya partai pengusung pasangan tersebut pada Pilkada Kukar.
“Suka tidak suka, mau tidak mau, PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang mengusung pasangan Aulia–Rendi. Kami ikut mengampanyekan sekaligus ikut merumuskan program Kukar Idaman Terbaik,” katanya.
Karena itu, ia menilai tidak ada alasan bagi PDI Perjuangan untuk meninggalkan atau tidak mendukung program Kukar Idaman Terbaik. Jika ada pihak di luar yang menafsirkan berbeda terhadap langkah walkout tersebut, Rahmat menyebut hal itu bukan bagian dari sikap resmi fraksi.
“Yang pasti, kami menjalankan perintah pimpinan untuk tetap tegak lurus mengawal, mendukung, dan menyukseskan Kukar Idaman Terbaik. Itu sudah menjadi sikap kami sejak awal hingga hari ini,” tuturnya.
Ia kembali menegaskan bahwa sikap walkout merupakan hasil pembahasan internal fraksi dan tidak terkait dengan instruksi dari struktur partai di luar DPRD.
“Sikap ini merupakan sikap Fraksi PDI Perjuangan yang lahir dari pembahasan internal anggota fraksi. Tidak ada perintah dari siapa pun seperti yang beredar di luar. Semua ini murni inisiatif kami di internal fraksi,” pungkasnya. (moe)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co