PROKAL.CO, SAMARINDA – Keterbatasan fiskal menuntut pemerintah daerah lebih cermat menentukan prioritas belanja. Bagi Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri, efisiensi anggaran harus dilakukan tanpa mengganggu pelayanan publik dan memastikan masyarakat tetap merasakan kehadiran pemerintah.
Strategi itu disampaikan Aulia saat menjadi dosen tamu dalam kuliah umum Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman (Unmul), Sabtu (10/10/2026). Mengusung tema “Menjaga Kualitas Pelayanan Publik di Tengah Ruang Fiskal yang Semakin Terbatas”, kegiatan tersebut membahas tantangan pemerintah daerah mempertahankan kualitas layanan ketika kemampuan anggaran semakin terbatas.
Aulia mengungkapkan, salah satu kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kukar adalah tidak mengurangi belanja pegawai. Di sisi lain, pemerintah berupaya mengefisienkan belanja operasi serta mengoptimalkan belanja modal dan belanja barang dan jasa.
“Dalam kondisi keterbatasan fiskal saat ini, ada beberapa kebijakan yang kami lakukan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pertama, kami tidak mengurangi sama sekali belanja pegawai,” ujar Aulia.
“Kedua, kami berupaya melakukan efisiensi pada belanja operasi dan mengoptimalkan belanja modal serta belanja barang dan jasa,” lanjutnya.
Bagi pemerintah daerah, tantangannya bukan sekadar menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan keuangan, melainkan memastikan kebijakan efisiensi tidak mengurangi hak masyarakat atas pelayanan. Aulia menegaskan, langkah penghematan harus tetap berorientasi pada keberlangsungan layanan dan manfaat yang dirasakan warga.
“Jadi, kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka efisiensi adalah memastikan pelayanan publik tidak terganggu. Kami juga berupaya agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” tegasnya.
Strategi tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Kukar Idaman Terbaik, program pembangunan yang dirancang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah sekaligus menjaga keberlanjutan berbagai layanan dan program bagi masyarakat.
Aulia menjelaskan, arah pembangunan Kukar tidak hanya bertumpu pada industri ekstraktif, tetapi juga mendorong peralihan menuju sektor non-ekstraktif, terutama pertanian, pariwisata, dan industri hijau berkelanjutan. Penguatan fondasi ekonomi tersebut menjadi salah satu agenda selama masa kepemimpinannya.
“Inti dari Kukar Idaman Terbaik sebenarnya adalah bagaimana kita berusaha membangun fondasi di Kutai Kartanegara untuk peralihan kekuatan ekonomi dari industri ekstraktif ke non-ekstraktif, dengan penguatan pada sektor pertanian, pariwisata, dan industri hijau yang berkelanjutan,” katanya.
Dalam implementasinya, Kukar Idaman Terbaik memiliki 17 program dedikasi yang mencakup sejumlah bidang, mulai dari pemenuhan gizi, bantuan pendidikan dan pesantren, pemberdayaan petani dan nelayan, dukungan bagi lansia, hingga penguatan ekonomi kawasan dan pelayanan masyarakat.
Aulia mencontohkan, program pemenuhan gizi perlu memperhatikan kebutuhan sejak 1.000 hari pertama kehidupan, bukan hanya ketika anak memasuki usia sekolah. Pemerintah juga menyiapkan dukungan bagi santri melalui subsidi biaya hidup, serta program lain yang menyasar kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kukar.
Di tengah keterbatasan anggaran, menurut Aulia, kebijakan pembangunan juga perlu didukung kepercayaan dan keterlibatan masyarakat. Pemerintah harus mampu menyampaikan program serta hasil kerjanya secara jelas agar warga memahami arah kebijakan dan dapat ikut terlibat dalam pembangunan.
Ia menilai jurnalis memiliki peran dalam menyampaikan informasi kebijakan kepada masyarakat. Komunikasi publik yang baik, menurutnya, menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap pemerintah.
Dekan FISIP Unmul Dr. Finnah Fourqoniah mengatakan, tema kuliah umum tersebut relevan dengan kondisi fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat strategi yang tepat semakin dibutuhkan agar kualitas pelayanan tetap terjaga.
“Ini menandakan bahwa kualitas pelayanan tetap menjadi hal utama. Kami dilibatkan dalam IKM, dan sebagian besar hasilnya nanti akan memperlihatkan bagaimana kualitas pelayanan tersebut. Harapannya, kualitas pelayanan itu tetap menjadi yang terbaik, bahkan tidak berkurang dibandingkan sebelumnya,” ujarnya.
Finnah berharap forum ini dapat mempertemukan teori yang dipelajari mahasiswa dengan praktik pemerintahan, khususnya strategi yang diterapkan untuk menjaga pelayanan publik ketika ruang fiskal semakin sempit. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah, termasuk dalam pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Di tengah tekanan fiskal, upaya menjaga pelayanan publik pada akhirnya menuntut pemerintah daerah menentukan prioritas secara cermat. Efisiensi belanja, keberlanjutan program, dan penguatan fondasi ekonomi menjadi bagian dari strategi Kukar agar keterbatasan anggaran tidak menghilangkan kehadiran pemerintah dalam kehidupan masyarakat. (adv/moe)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co