PROKAL.CO, TENGGARONG – Pengembangan kompetensi tenaga kerja menjadi salah satu strategi Kutai Kartanegara (Kukar) menekan pengangguran dan membuka akses ekonomi bagi masyarakat prasejahtera. Melalui Program Etam Sejahtera, Distransnaker Kukar mengintegrasikan pelatihan kerja sektor formal dengan pembentukan wirausaha mandiri.
Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar Dendy Irwan Fahriza mengatakan, program yang menjadi bagian dari dedikasi Kukar Idaman Terbaik Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin itu menyasar dua sektor ketenagakerjaan. Yakni, penyiapan tenaga kerja agar terserap perusahaan serta pembekalan keterampilan untuk membangun usaha mandiri.
Pada sektor formal, sebanyak 305 orang telah mengikuti dan menyelesaikan pelatihan kompetensi siap kerja. Dari jumlah tersebut, 85 persen peserta berasal dari kelompok desil 1–5, yakni masyarakat dalam kelompok sosial ekonomi terbawah.
“Hampir 100 orang sudah ditempatkan bekerja. Konsep pelatihan kompetensi siap kerja ini memastikan tenaga kerja lokal di Kutai Kartanegara, khususnya masyarakat desil 1 sampai 5, mendapatkan akses pekerjaan melalui pelatihan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, industri, dan dunia usaha,” jelas Dendy, Rabu (4/11/2026).
Pendekatan tersebut berbeda dari pelatihan kerja yang hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan. Distransnaker Kukar berupaya menyesuaikan kompetensi peserta dengan kebutuhan tenaga kerja yang tersedia di perusahaan, sehingga pelatihan memiliki peluang lebih besar untuk berujung pada penempatan kerja.
Distransnaker menargetkan 300 peserta pelatihan kompetensi setiap tahun. Namun, pada 2026, prioritas diberikan kepada masyarakat desil 1–5 sebagai bagian dari upaya memperluas akses ketenagakerjaan sekaligus menekan kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.
Dendy berharap, persentase peserta dari kelompok tersebut dapat meningkat pada pelaksanaan berikutnya, bahkan mencapai 90 persen. Sementara itu, 10 persen lainnya tetap terbuka bagi masyarakat di luar kelompok desil.
Untuk memperkuat ketepatan sasaran, proses pendaftaran dan seleksi ke depan akan dilakukan melalui sistem Kukar Siap Kerja. Sistem tersebut direncanakan terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya kelompok desil 1–5, yang diperbarui setiap tiga bulan melalui Dinas Sosial.
Selain sektor formal, Etam Sejahtera juga menyasar pengembangan wirausaha mandiri melalui pembekalan keterampilan dan bantuan peralatan usaha. Program ini telah dilaksanakan di Muara Wis, Kota Bangun, Loa Kulu, dan Sebulu. Pelaksanaan anggaran murni 2026 dijadwalkan ditutup dengan kegiatan di Tenggarong.
Terdapat enam kelompok tenaga kerja mandiri yang mendapat pembekalan, terdiri dari masing-masing satu kelompok di Muara Wis, Kota Bangun, Loa Kulu, dan Sebulu, serta dua kelompok di Tenggarong.
Setiap kelompok menjalani pelatihan selama lima hari dengan instruktur dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang kompeten. Setelah pelatihan, peserta memperoleh bantuan peralatan sesuai jenis keterampilan yang dikembangkan.
Dendy menyebut, bantuan tersebut tidak diberikan secara seragam. Distransnaker terlebih dahulu memverifikasi kelompok usaha untuk memastikan kesesuaian antara bidang keterampilan, kebutuhan peralatan, dan aktivitas usaha yang dijalankan.
“Verifikasi ini penting agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai peralatan yang sudah diberikan justru dijual kembali setelah beberapa hari atau beberapa bulan karena ternyata kelompok penerima tidak menjalankan usaha sesuai dengan bidang bantuan tersebut,” ujarnya.
Keberlanjutan usaha juga disiapkan melalui program lanjutan Kredit Kukar Idaman Terbaik dengan bunga nol persen. Skema tersebut diharapkan dapat diakses kelompok usaha setelah melewati bulan ketiga dan keempat pengembangan usaha.
Distransnaker Kukar turut memperluas pelatihan melalui kolaborasi dengan badan usaha. Salah satunya bersama PHKT yang sekitar tiga minggu sebelumnya menggelar pelatihan sertifikasi kompetensi juru las atau welder SMAW 1G bagi 15 peserta dari tiga desa di Kecamatan Marangkayu.
Ke depan, kerja sama dengan K3S SKK Migas juga direncanakan untuk pelatihan kompetensi sesuai kebutuhan industri. Selain itu, Distransnaker berupaya mengakses program kementerian, termasuk pelatihan bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan kembali memiliki peluang kerja.
Dendy mengatakan, perluasan akses pelatihan melalui APBD, badan usaha, dan kementerian menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas SDM lokal. Pelaksanaan program tersebut akan terus diupayakan agar dapat berlanjut pada 2027. (adv/moe)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co