PROKAL.CO, TENGGARONG - Keterbatasan APBD tidak boleh membuat pembangunan yang dibutuhkan masyarakat di Kutai Kartanegara (Kukar) terhenti. Wakil Ketua II DPRD Kukar Junadi menilai dukungan pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dapat menjadi alternatif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah ruang fiskal daerah yang semakin terbatas.
Peluang pembiayaan tersebut diperkirakan mencapai Rp700 miliar hingga Rp1 triliun. Jika terealisasi, dukungan itu diharapkan memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam membagi prioritas belanja pembangunan.
Junadi mengatakan, DPRD Kukar bersama pemerintah daerah telah beberapa kali membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan dukungan pembiayaan. Upaya tersebut turut difasilitasi anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono.
“Alhamdulillah, kita juga difasilitasi lewat Pak Budisatrio Djiwandono. Kemarin Pak Bupati sudah beberapa kali komunikasi. Salah satunya mulai mendorong program SMI, sehingga itu juga akan bisa meng-cover minimnya anggaran APBD kita,” ujarnya.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Bupati Kukar, peluang pembiayaan melalui SMI berada pada kisaran Rp700 miliar hingga Rp1 triliun untuk mendukung pembangunan di daerah.
“Kalau tidak salah informasi dari Pak Bupati. Mungkin sekitar Rp700 miliar sampai Rp1 triliun akan dibantu lewat SMI itu untuk pembangunan di Kutai Kartanegara,” jelasnya.
Ia menilai, skema pembiayaan tersebut dapat membantu pemerintah daerah mengatur kembali prioritas penggunaan APBD. Dengan adanya alternatif pembiayaan, anggaran daerah yang tersedia bisa lebih diarahkan untuk kebutuhan infrastruktur berskala kecil yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat.
“Dengan postur APBD kita yang kecil ini pasti bisa lebih termanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur skala kecil yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” tambahnya.
Junadi berharap komunikasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat terus diperkuat agar peluang pembiayaan tersebut dapat ditindaklanjuti. Dengan dukungan pembiayaan alternatif, pembangunan infrastruktur di Kukar diharapkan tetap memiliki ruang untuk berjalan meski kemampuan fiskal daerah terbatas. (adv/moe)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co