JAKARTA – Situasi Jakarta mengalami peningkatan kerawanan. Polri memetakan bahwa kerawanan di ibu kota meningkat karena puncak pemilu semuanya bertumpu di sana. Di antaranya, penghitungan suara, penetapan hasil, hingga kemungkinan terjadinya gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, proses akhir pemilu 2019 yang semuanya berada di Jakarta tentu berpengaruh besar. Apalagi semua itu dikombinasi dengan berbagai kegiatan, penetapan hasil pemilu hingga gugatan. ”Maka Jakarta kerawanannya juga meningkat,” tuturnya.
Setelah proses itu, Oktober juga ada agenda pelantikan presiden dan anggota legislatif. Hal tersebut menjadi pertimbangan sebenarnya untuk menarik pasukan brimob ke ibu kota. ”Namun, jumlahnya tidak dipastikan,” jelasnya.
Ada berbagai bentuk kerawanan yang diantisipasi, dari bentrok antarpendukung hingga menjalar ke skala yang lebih luas. Polri telah memperhitungkan jumlah massa dan langkah mitigasinya. ”Khususnya Polda Metro Jaya yang mempersiapkan semua itu,” terangnya.
Dia menuturkan, jumlah pasukan brimob dari daerah yang digeser ke Jakarta tidak seperti isu yang beredar, 40 ribu personel. Jumlahnya tidak mencapai angka tersebut, sebab setiap daerah juga dilakukan antisipasi kerawanan. ”Pengamanan di daerah juga dilakukan,” paparnya.
Polri juga memiliki agenda lain yang harus dijalankan, yakni Operasi Ketupat. Sebab itu, saat ini dilakukan manajemen personel semaksimal mungkin agar semua agenda bisa diamankan dengan baik. ”Jadi, agenda itu saling bertautan. Selesai satu, ada agenda lain,” tuturnya.
Setidaknya, ada lebih dari tiga ribu pasukan brimob dari berbagai polda yang digeser ke ibu kota, seperti Maluku, Aceh, Papua, dan Kalimantan. Hal tersebut merupakan bagian dari persiapan mengamankan Jakarta.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI) M Zuhdan menjelaskan, pengamanan itu merupakan hal penting. Namun, juga penanganan atas berbagai keluhan dalam proses penyelenggaraan pemilu itu perlu dengan baik. ”Ada orang yang tidak puas itu harus dilihat kenapa. Bila ada sesuatu tentunya harus diselesaikan,” jelasnya.
Bila sumber ketidakpuasan itu bisa dibuka secara terang benderang, tentunya tingkat kerawanan akan menurun. ”Artinya jangan sampai ada masalah yang dibiarkan mengganjal dalam proses pemilu ini. Sehingga, ada alasan untuk membuat sesuatu yang merugikan bersama,” urainya. (idr/jpg/dwi/k16)
Editor : izak-Indra Zakaria