KPK Akan Periksa Menteri ESDM

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Minggu, 12 Mei 2019 | 11:51 WIB

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan direktur utama (dirut) PT Kereta Api Indonesia (KAI) itu masuk agenda pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan suap PLTU Riau 1. Serta kasus dugaan rasuah terminasi kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Jonan rencananya diperiksa Rabu (15/5). Sebagai saksi untuk tersangka Dirut PLN (nonaktif) Sofyan Basir dan tersangka bos Borneo Lumbung Energi dan Metal Samin Tan.

”Surat panggilan sudah kami kirimkan ke kantor dan rumah dinas yang bersangkutan,” ujar Febri, kemarin (11/5).

Sejatinya pemeriksaan Jonan dijadwalkan Senin (13/5). Namun, kata Febri, surat panggilan yang dikirimkan ke alamat rumah Jonan berstatus retur alias kembali ke pengirim. Alamat rumah yang merujuk data administrasi kependudukan (adminduk) Jonan itu tidak berpenghuni.

”Sebab itu, surat kami kirimkan ke kantor dan rumah dinas yang bersangkutan,” terang Febri.

KPK berharap, Jonan memenuhi panggilan penyidik sesuai jadwal. Keterangan Jonan diperlukan untuk mendalami perkara suap proyek pembangunan PLTU Riau 1 dan terminasi kontrak PKP2B PT Asmin Kolaindo Tuhup (AKT) milik Samin Tan.

”Kami berharap saksi datang dan memberikan keterangan yang diperlukan,” tegas Febri.

Dalam dua kasus yang sedang ditangani KPK itu, Kementerian ESDM memang memiliki kapasitas. Sebab, baik PLTU Riau 1 maupun terminasi kontrak PKP2B masuk ranah bidang energi. PLTU Riau 1 salah satu investasi di bidang pembangkit listrik dan batu bara.

Khusus kasus Samin Tan, KPK tengah menelisik dugaan suap Rp 5 miliar untuk Eni Maulani Saragih. Dalam kasus ini, Eni terbukti membantu PT AKT. Perusahaan itu mengalami masalah PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah dengan Kementerian ESDM.

Sebelumnya, PKP2B PT AKT dihentikan Kementerian ESDM lantaran anak perusahaan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal itu dinilai melakukan pelanggaran kontrak berat. Lantaran penghentian itu, PT AKT menggugat hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. (tyo/jpg/dwi/k16)

Editor : izak-Indra Zakaria
hukum nasional